SEMARANG, beritajateng.tv – Para pelaku usaha di Jawa Tengah menjerit akibat kebijakan tarif balasan sebesar 32 persen yang diterapkan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi mengungkapkan, tarif tinggi tersebut dapat menimbulkan masalah besar di sektor usaha. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa menghambat ekspor produk dalam negeri dan menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keberlangsungan industri lokal.
“Sekarang tiba-tiba ada tarif Trump, pasti ada satu stagnasi nanti, tidak bisa akan seperti biasanya, akan terganggu karena harga akan naik semua. Pembeli kita dari luar negeri juga pikir-pikir,” ungkap Frans saat beritajateng.tv hubungi, Senin, 7 April 2025.
Frans mengatakan, sebagian industri di Jawa Tengah memang masih berfokus pada pasar dalam negeri. Meski begitu, tak sedikit industri yang mengekspor produknya ke Amerika.
BACA JUGA: Apindo Jateng Soroti Dampak Melemahnya Nilai Tukar Rupiah, Dunia Usaha Terancam Mandek!
Oleh karenanya, Apindo bersama Kadin dan instansi terkait telah mendorong pemerintah untuk membuka pasar-pasar alternatif, seperti di Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin.
Ia juga menekankan pentingnya peran kedutaan besar Indonesia di luar negeri untuk aktif mempromosikan produk nasional. Dengan begitu, Indonesia mampu menciptakan peluang pasar baru.
“Dari dulu kita sudah minta kepada pemerintah dan berusaha ya misi-misi dagang bahwa kita ingin cari pasar-pasar lain di Afrika, di Timur Tengah, jadi tidak hanya berorientasi ke Amerika saja. Sehingga kita bisa diversifikasi,” ujarnya.
Diplomasi dengan AS
Lebih jauh, Frans mendorong pemerintah untuk segera melakukan diplomasi dengan AS soal tarif Trump ini sehingga dapat meminimalisir hambatan perdagangan.
“Kami harap pemerintah juga berdiplomasi dengan pemerintah Amerika untuk bernegosiasi. Supaya jangan sampai terlalu menghambat ekspor kita,” katanya.
Dalam jangka pendek, ia memperkirakan akan ada gangguan pasokan dan penurunan produksi. Jika ekspor tersendat dan pasar domestik tak mampu menyerap produksi berlebih, maka pengurangan jam kerja hingga PHK bisa terjadi.
