“Kami memiliki satu program lagi, yaitu 1 OPD 1 desa binaan, yang mungkin sampai saat ini terlewatkan, yaitu pendataan stunting yang ada di desa dampingan masing-masing. Nha ini kita harapkan juga dengan pendataan itu, intervensi kita bisa lebih bagus lagi, lebih masif penurunan angka stunting,” tuturnya.
Di samping itu, sejumlah OPD nantinya turut dilibatkan dalam penanganan stunting secara terintegrasi. Seperti DP3AP2KB yang melakukan safari KB, menurunkan unmetneed KB (kebutuhan KB yang belum terpenuhi) dan menurunkan total fertility rate (TFR), Dispermasdukcapil membantu menggerakkan akseptor KB melalui kegiatan non fisik dalam kegiatan TMMD, dan Disperakim membantu terwujudnya Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) terintegrasi yang meliputi rumah, jamban dan air bersih.
Wagub menambahkan, angka stunting di Jawa Tengah sebenarnya sudah menunjukkan penurunan yang tajam. Data dari SSGI 2021, prevalensi stunting di Jawa Tengah, pada 2020 sebesar 27,7 persen. Saat ini sudah berada di angka 20,9 persen. Tetapi apabila persentase itu dikalikan dengan jumlah ibu melahirkan sebanyak rata-rata 551.000 setiap tahun, maka angka stuntingnya masih tinggi.
Maka, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih perlu kerja keras menurunkan angka stunting. Ada tiga kabupaten prioritas yang sekarang mendapat pendampingan. Kabupaten itu adalah Brebes dengan prevalensi stunting tahun 2021 sebesar 26,3 persen, Kabupaten Tegal (28 persen) dan Banjarnegara (23,3 persen). (Ak/El)
