SEMARANG, beritajateng.tv – Pemprov Jateng bakal merealisasikan program sekolah kemitraan dengan SMA dan SMK swasta pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025-2026.
Program sekolah kemitraan ini bertujuan untuk memberi kemudahan akses pendidikan bagi anak lulusan SMP atau sederajat dengan kondisi khusus.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Uswatun Hasanah, menuturkan, kondisi khusus tersebut antara lain berasal dari keluarga miskin, disabilitas, atau anak panti asuhan.
Melalui program kemitraan, mereka dapat bersekolah di sekolah swasta dengan biaya oleh APBD Provinsi Jateng.
BACA JUGA: PPDB SMA/SMK Berubah jadi SPMB, Ini Perbedaan dan Kuota Barunya
“Nah, [biaya Pendidikan] anak-anak ini gratis. Kemudian harus mendapat perlakuan sama dengan siswa lain di sekolah itu. Tidak ada pungutan iuran apa pun, karena sudah APBD biayai,” kata Uswatun usai menyampaikan paparan mengenai SPMB 2025 kepada Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di kantor Gubernur Jateng, Selasa, 6 Mei 2025.
Rencananya, sebanyak 56 SMA dan 83 SMK swasta di 35 kabupaten/kota digandeng dalam program sekolah kemitraan. Pemprov Jateng menargetkan mendapatkan 5.000 murid dengan kondisi khusus bisa memanfaatkan program tersebut.
Lebih lanjut, Uswatun menerangkan pihaknya menerapkan sejumlah syarat untuk instansi pendidikan swasta yang mengikuti program sekolah kemitraan.
BACA JUGA: PPDB Beralih Istilah jadi SPMB, Pengamat: Sistem Domisili Berpotensi Timbulkan Kecurangan Baru
Syarat itu antara lain minimal terakreditasi B, sarana dan prasarana pembelajarannya memadai, memiliki rasio ketercukupan guru dan tenaga kependidikan, serta tidak melaksanakan SPMB secara mandiri khusus kuota daya tampung program kemitraan.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, menyambut positif program sekolah kemitraan rancangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng. Sebab, faktanya memang ada daerah yang lokasi sekolahnya jauh dari jangkauan semua warga.
“Magelang itu sekolahnya cukup, tapi keterjangkauannya belum. Padahal Itu banyak siswa-siswi miskin. Jadi ada daerah yang kuota sekolahnya ada, tapi tak memenuhi jangkauannya terhadap anak-anak di pedesaan untuk mendapat sekolah,” bebernya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
