HeadlineJatengNasionalNews Update

Polemik Angka Kemiskinan, Faktanya Jumlah Penduduk Miskin Jateng Masih Tinggi, Capai 3,934 Juta Jiwa

×

Polemik Angka Kemiskinan, Faktanya Jumlah Penduduk Miskin Jateng Masih Tinggi, Capai 3,934 Juta Jiwa

Sebarkan artikel ini
Ganjar Pranowo | aduan pungutan
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. (Foto: Humas Pemprov Jateng)

SEMARANG, 31/3 (beritajateng.tv) – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng Adhi Wiriana membantah pemberitaan yang menyebutkan Jawa Tengah sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa. Faktanya, jumlah penduduk miskin di Jateng masih cukup tinggi. Per September 2021, masih ada 3,934 juta penduduk miskin di Provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo ini.

Jumlah tersebut mencapai 11,25 persen dari total penduduk Jateng. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengakui, jumlah penduduk miskin di Jateng pada bulan September 2021 berjumlah 3,934 juta orang atau 11,25 persen. Jumlah itu hanya berkurang sejumlah 185,92 ribu orang atau 0,59 persen dibanding tahun sebelumnya.

“Lebih rendah dari bulan September 2020 berjumlah 4,119 juta orang atau 11,84 persen,” kata Ganjar saat rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2021, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Berlian DPRD Jateng, Selasa (29/3/2022). Dia mengklaim hal tersebut menunjukkan keberhasilan upaya Pemprov Jateng dalam pengentasan kemiskinan dimasa pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Jateng disebut sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa pada 2021 jika dilihat dari produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita. Berdasarkan data BPS, PDRB per kapita atau rata-rata pendapatan penduduk di Jateng pada 2021 hanya sebesar Rp 38,67 juta per tahun. Dikutip dari katadata.co.id, angka tersebut merupakan yang terendah di Pulau Jawa, serta jauh di bawah rata-rata pendapatan per kapita nasional yang mencapai Rp 62,24 juta per tahun. PDRB per kapita di kelima provinsi Pulau Jawa berada di bawah rata-rata pendapatan penduduk Indonesia.

Sementara rerata pendapatan penduduk DKI Jakarta mencapai Rp274,71 juta per tahun. Angka tersebut merupakan yang terbesar se Pulau Jawa dan menjadi yang tertinggi di skala nasional.

Tagar “Ganjar Pencitraan” pun menjadi trending topic di twitter. Banyak netizen menganggap Ganjar tak bekerja maksimal selama 8 tahun memimpin Jateng dan hanya cenderung pencitraan semata.

Kepala BPS Jateng Adhi Wiriana bereaksi dan menganggap pemberitaan tersebut hoaks. Dia membenarkan PDRB per kapita atau pendapatan rata-rata penduduk Jateng tahun 2021 adalah Rp 38,67 juta per tahun. Namun, jika dirata-rata, jumlah tersebut melebihi dari upah minimum yang telah ditentukan Pemprov Jateng.

“Angka sekitar Rp 38 juta per tahun dari pendapatan per kapita itu betul, dibagi 12 bulan hasilnya masih di atas UMP atau UMR. Kalau kita lihat perusahaan besar menumpuk di DKI Jakarta, Banten, Tangerang dan Jabar yang mengakibatkan PDRB per kapita tinggi. Tapi bukan berarti lebih kaya, karena yang menikmati kue pembangunan itu bisa jadi hanya 1000 orang yang penghasilannya miliaran rupiah, sisanya kehidupannya rata-rata saja,” katanya.

Sama dengan Ganjar, Adhi menyebut, angka kemiskinan di Jateng mencapai 11,25 persen. Jumlah tersebut sama dengan 3,9 juta penduduk, sekaligus lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 9,71 persen.

Persentase angka kemiskinan tersebut menurutnya hanya sedikit lebih baik dari DIY yang berada di angka 11,9 persen.

Sebelumnya Anggota Komisi A DPRD Jateng Saiful Hadi menyatakan, meski berbagai program dan kebijakan dijalankan, angka kemiskinan di Jateng masih tinggi. Hingga September 2021, masih ada 11,25 persen atau sekitar 3.930.000 warga Jateng yang miskin dan perlu penanganan serius. Mengutip data BPS Jateng, dia membandingkan, pada September 2018 saat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dilantik untuk periode kedua kepemimpinan. Saat itu angka kemiskinan Jateng mencapai angka 11,19 persen atau 3,87 juta jiwa. Namun setelah 3 tahun periode kedua berjalan, yaitu September 2021, angka kemiskinan Jateng menjadi 11,25 persen atau 3,93 juta jiwa. Menurut dia, jumlah penduduk miskin Jateng justru naik 0,06 persen dalam 3 tahun periode kedua Ganjar menjabat.

“Memang bisa saja beralasan hal itu terjadi karena pandemi Covid-19. Namun anggaran refocusing yang dilucurkan juga cukup besar. Bahkan di 2020, Jateng mengalokasikan hingga Rp 2 triliun. Anggaran tersebut seharusnya berdampak signifikan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan kemiskinan,” katanya. (*)

Simak berbagai berita dan artikel pilihan beritajateng.tv dengan bergabung ke saluran kami.

Gabung Channel WhatsApp