SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono, mendorong optimalisasi pendapatan daerah pada awal tahun melalui kebijakan diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang Pemerintah Kota Semarang gulirkan.
Ia menilai, periode Januari hingga April menjadi fase krusial karena realisasi pendapatan daerah biasanya belum maksimal.
Oleh karena itu, kebijakan diskon PBB sebesar 10 persen yang berlaku sejak Maret hingga Mei 2026 menurutnya sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemasukan ke kas daerah.
“Awal tahun memang menjadi tantangan karena pendapatan belum optimal. Kami mengapresiasi kebijakan diskon PBB 10 persen ini sebagai upaya mendorong percepatan pendapatan daerah,” ujar Suharsono.
Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah sangat penting untuk mendukung berbagai program pembangunan yang membutuhkan anggaran besar.
BACA JUGA: Dana Transfer Dipangkas Rp443 Miliar, Efisiensi dan Genjot Pajak Jadi Strategi Pemkot Semarang
Suharsono mencontohkan sejumlah program prioritas seperti perbaikan jalan, penerangan, hingga dukungan dana operasional RT sebesar Rp25 juta.
“Ketika pendapatan bisa segera masuk ke kas daerah. Maka bisa langsung bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, seperti perbaikan jalan, lampu penerangan, hingga dana operasional RT Rp25 juta,” jelasnya.
Suharsono berharap masyarakat dapat memanfaatkan program diskon PBB ini dengan membayar pajak lebih awal. Sehingga pendapatan daerah bisa terkumpul secara signifikan dalam triwulan pertama.
Ia juga menekankan bahwa ketersediaan anggaran di awal tahun sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pembangunan, termasuk pelaksanaan lelang proyek.
“Kalau kas daerah cukup sejak awal, proses lelang bisa dilakukan lebih cepat. Tapi kalau belum memadai, maka jadwalnya bisa bergeser dan berdampak pada pelaksanaan program,” ungkapnya.
Selain itu, DPRD Kota Semarang juga mendorong pengawasan ketat terhadap realisasi pendapatan daerah di setiap triwulan.
Hal ini penting agar pemerintah dapat menyesuaikan perencanaan program dengan kondisi keuangan yang tersedia.
“Kami mendorong pengawasan intensif terhadap capaian pendapatan setiap triwulan. Dengan begitu, program prioritas bisa segera dijalankan sesuai rencana,” katanya.
