SEMARANG, beritajateng.tv – Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, meminta Pemerintah Pusat memberi sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai rencana proyek geotermal di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ungaran.
Ngesti menegaskan, rencana proyek energi hijau tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Karena itu, keputusan mengenai kelanjutan proyek geotermal di WKP Gunung Ungaran menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
“Yakni terkait kondisi masyarakat di Kabupaten Semarang dalam merespons rencana proyek geotermal tersebut,” jelasnya saat beritajateng.tv temui di Gedung DPRD Kabupaten Semarang, Senin, 7 September 2026.
Meski kewenangan proyek berada di tingkat pusat, Pemkab Semarang telah mengambil langkah untuk meredam polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satunya dengan meminta PT PLN (Persero) untuk sementara tidak melakukan kegiatan di kawasan Gunung Ungaran.
Keputusan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi di Kantor Setda Kabupaten Semarang pada Jumat pekan lalu. Hasil rapat itu juga telah Ngesti laporkan kepada Gubernur Jawa Tengah.
Menurut Ngesti, penghentian sementara aktivitas PLN berkaitan dengan kondisi Kabupaten Semarang yang saat ini juga tengah berkonsentrasi pada tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang terjadwal berlangsung pada 14 Desember 2026 mendatang.
Setelah itu, keputusan mengenai apakah proyek geotermal di WKP Gunung Ungaran akan berlanjut atau tidak tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
BACA JUGA: Soal Proyek di Gunung Ungaran, Lemhanas: Geotermal Tak Berdampak Luas Terhadap Lingkungan
Sebagai fasilitator, Pemkab Semarang juga telah melaporkan kondisi tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah. Pemkab turut menyarankan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan konsultasi publik.
Melalui forum tersebut, seluruh pihak harapannya dapat menyampaikan saran dan masukan. Sementara itu, penjelasan mengenai rencana proyek geotermal, menurut Ngesti, perlu Kementerian ESDM sampaikan secara langsung.
“Supaya masyarakat menjadi paham proyek geotermal nanti seperti apa? Bagaimana dampak positifnya? Dan apakah ada dampak negatifnya dengan jelas?” tegas bupati.
Ngesti menekankan, sosialisasi dan konsultasi kepada masyarakat di sekitar Gunung Ungaran tidaklah cukup. Warga yang berada di Kecamatan Banyubiru atau kawasan WKP Gunung Telomoyo juga perlu beroleh penjelasan yang sama.
Ia mengatakan, sejumlah kepala desa seperti Wirogomo, Kemambang, Banyubiru, dan Kebondowo dahulu sempat mengikuti studi banding. Kegiatan tersebut juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan camat.
“Seingat saya waktu itu studi banding ke PLTP Patuha di kawasan Gunung Patuha, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat untuk melihat langsung dampaknya seperti apa,” tambahnya.
Selain pemerintah desa dan tokoh masyarakat, Ngesti berharap komunitas, relawan, serta kelompok masyarakat lainnya juga dilibatkan dalam dialog mengenai proyek geotermal.
BACA JUGA: Jaga Kondusivitas, Bupati Semarang Minta PLN Hentikan Sementara Aktivitas Proyek Geotermal Gunung Ungaran
Ia menyebut kawasan Dataran Tinggi Dieng sebagai salah satu lokasi yang dapat menjadi rujukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pembangkit listrik tenaga panas bumi.
Menurutnya, masyarakat dapat melihat langsung bagaimana proyek tersebut berjalan serta mengetahui dampaknya terhadap warga di sekitar lokasi.
“Jangan sampai nanti ada informasi yang belum pasti, masyarakat terpengaruh dan akhirnya membuat wilayah Kabupaten Semarang menjadi tidak kondusif,” tegasnya.
Ngesti juga menekankan pentingnya pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat apabila PT PLN (Persero) melakukan kajian maupun riset terkait rencana geotermal tersebut.
Ia berharap penjelasan mengenai proyek, potensi manfaat, serta kemungkinan dampaknya dapat tersampaikan secara terbuka sehingga kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah terdapat titik temu.
“Intinya, segala sesuatu yang akan berlangsung di masyarakat, sesuai dengan apa yang akan diputuskan, harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, provinsi maupun perwakilan stakeholder terkait,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
