Jateng

Proyek Geotermal Gunung Ungaran Jadi PSN, Bupati Semarang Minta Pemerintah Pusat Sosialiasi Terbuka ke Warga

×

Proyek Geotermal Gunung Ungaran Jadi PSN, Bupati Semarang Minta Pemerintah Pusat Sosialiasi Terbuka ke Warga

Sebarkan artikel ini
Proyek Geotermal | Bupati Geotermal | ngesti nugraha
Bupati Semarang, Ngesti Nugraha. (Bowo Pribadi/beritajateng.tv)

SEMARANG, beritajateng.tv – Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, meminta Pemerintah Pusat memberi sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai rencana proyek geotermal di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ungaran.

Ngesti menegaskan, rencana proyek energi hijau tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Karena itu, keputusan mengenai kelanjutan proyek geotermal di WKP Gunung Ungaran menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

“Yakni terkait kondisi masyarakat di Kabupaten Semarang dalam merespons rencana proyek geotermal tersebut,” jelasnya saat beritajateng.tv temui di Gedung DPRD Kabupaten Semarang, Senin, 7 September 2026.

Meski kewenangan proyek berada di tingkat pusat, Pemkab Semarang telah mengambil langkah untuk meredam polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satunya dengan meminta PT PLN (Persero) untuk sementara tidak melakukan kegiatan di kawasan Gunung Ungaran.

Keputusan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi di Kantor Setda Kabupaten Semarang pada Jumat pekan lalu. Hasil rapat itu juga telah Ngesti laporkan kepada Gubernur Jawa Tengah.

Menurut Ngesti, penghentian sementara aktivitas PLN berkaitan dengan kondisi Kabupaten Semarang yang saat ini juga tengah berkonsentrasi pada tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang terjadwal berlangsung pada 14 Desember 2026 mendatang.

Setelah itu, keputusan mengenai apakah proyek geotermal di WKP Gunung Ungaran akan berlanjut atau tidak tetap menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

BACA JUGA: Soal Proyek di Gunung Ungaran, Lemhanas: Geotermal Tak Berdampak Luas Terhadap Lingkungan

Sebagai fasilitator, Pemkab Semarang juga telah melaporkan kondisi tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah. Pemkab turut menyarankan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan konsultasi publik.

Melalui forum tersebut, seluruh pihak harapannya dapat menyampaikan saran dan masukan. Sementara itu, penjelasan mengenai rencana proyek geotermal, menurut Ngesti, perlu Kementerian ESDM sampaikan secara langsung.

“Supaya masyarakat menjadi paham proyek geotermal nanti seperti apa? Bagaimana dampak positifnya? Dan apakah ada dampak negatifnya dengan jelas?” tegas bupati.