“Door to door sudah setiap tahun kita lakukan, efektif itu. Cuma tidak mungkin kita datangi satu-satu, keterbatasan biaya dan SDM,” terangnya.
Banjarnegara duduki posisi sebagai wilayah dengan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor terkecil
Sementara terkait wilayah di Jawa Tengah dengan realisasi terkecil, Nadi menyebut Kabupaten Banjarnegara. Hasil itu ia lihat bukan melalui nominal, melainkan berapa persen target yang mencapai realisasi.
“Melihat itu dari target ya, melihat realisasi dari nominal kan tidak bisa karena beda-beda. Kemarin waktu evaluasi di minggu-minggu terakhir memang Banjarnegara, cuma hasil yang final belum,” terang Hadi.
Lebih lanjut, angka realisasi PKB Kabupaten Banjarnegara hanya menyentuh sekitar 70 persen dari target.
“Banjarnegara tidak sampai 90 persen, sekitar 70 persenan. Kita lihatnya lewat target, kalau nominal kan faktornya banyak,” jelasnya.
BACA JUGA: Hilangkan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor pada 2024, Bapenda Jateng Ganti dengan Hadiah Ini
Kendati demikian, pihaknya menyebut adanya ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak di Jawa Tengah merata di setiap kabupaten/kota. Menurut Hadi, penduduk yang tinggal di kota tak serta-merta bisa langsung berarti taat membayar pajak.
Terkait program pada tahun 2024 mendatang, Hadi belum dapat menyebutnya secara spesifik. Pasalnya, hal itu tengah Bapenda Jateng diskusikan.
“Kita susun program agar masyarakat menyadari kewajibannyalah untuk menunaikan bayar pajak, di tahun 2024 tetap kita dorong,” tandasnya.
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
