KARANGANYAR, beritajateng.tv – Ketua DPRD Jateng Sumanto mengatakan, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan paling banyak menjadi keluhan masyarakat saat reses. Ia berjanji menyampaikan keluhan tersebut kepada pemerintah melalui pokok-pokok pikiran dewan.
Sumanto mengatakan, saat reses di Kabupaten Karanganyar, warga banyak mengeluh dengan banyaknya jalan dan jembatan yang rusak. Kerusakan terjadi salah satunya akibat hujan deras yang mengguyur terus menerus.
Kondisi jalan yang banyak berlubang tersebut membahayakan masyarakat karena hingga saat ini belum ada perbaikan. Selain kerusakan jalan, lanjut Sumanto, masyarakat juga meminta adanya perbaikan jembatan penghubung dua desa yang berada di Kecamatan Karangpandan.
BACA JUGA: Tanggapi Polemik LPG 3 Kg, Ketua DPRD Jateng Minta Pemerintah Sosialisasi Sebelum Terapkan Kebijakan
“Paling banyak masukan masalah jalan dan jembatan. Persoalan ini nanti akan kita sampaikan kepada pemerintah agar segera ada tindaklanjut,”katanya, belum lama ini.
Selain soal infrastuktur, masyarakat juga mengeluhkan persoalan sampah yang berada di Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.
“Warga minta agar difasilitasi lokasi untuk menjadi tempat pengolahan sampah. Kami akan sampaikan kepada pemerintah melalui pokok-pokok pikiran dewan,” ujarnya.
Ketua DPRD Jateng sebut belum ada pembahasan soal efisiensi anggaran
Sementara itu, terkait dengan dampak efisiensi terhadap penanganan persoalan sampah di Kabupaten Karanganyar yang telah dianggarkan dalam APBD Jawa Tengah, Sumanto menegaskan, sampai saat ini masih belum ada pembahasan.
Pembahasan lanjutan akan berlangsung setelah pelantikan gubernur dan bupati.
“Semua akan menyesuaikan dengan APBD berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan surat dari Mendagri,” kata Ketua DPRD Jateng Sumanto.
Pemerintah pusat sendiri telah mengeluarkan kebijakan efisiensi melalui Inpres No 1 Tahun 2025. Kebijakan efisiensi terutama dalam belanja negara pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.
Target efisiensi pemerintah targetkan mencapai Rp306,6 triliun. Yang terdiri dari anggaran Kementerian sebesar Rp 256,1 triliun serta dana transfer daerah sebesar Rp50,59 triliun.
Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar mengurangi belanja seremonial, studi banding dan perjalanan dinas hingga 50 persen. Efisiensi tersebut berdampak pada pengurangan DAK yang mencapai Rp 144 miliar dan pengurangan biaya perjalanan dinas yang dipangkas 50 persen atau sekitar Rp 31,5 miliar. (*)
Editor: Ricky Fitriyanto
