SEMARANG, beritajateng.tv – Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menyoroti sejumlah pos belanja dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemerintah Kota Semarang tahun 2026.
Organisasi antikorupsi ini menilai beberapa anggaran tidak menunjukkan urgensi dan berpotensi membebani keuangan daerah jika tidak ada kajian ulang.
Sekretaris KP2KKN Jateng, Ronny Maryanto, menyampaikan kritik utama terkait besarnya anggaran penyediaan pakaian dinas serta atribut untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang.
Dalam dokumen RKA muncul angka sekitar Rp1,7 miliar alokasi untuk pengadaan Pakaian Dinas Wali kota Semarang dan Wakil, Agustina Wilujeng dan Iswar Aminuddin.
Menurut Ronny, nilai itu terlalu besar dan tidak menunjukkan skala prioritas. “Menurut kami itu anggaran masuk kategori berindikasi pada pemborosan. Tentu harus di- review kembali, apakah benar-benar mendesak atau tidak,” ujarnya.
BACA JUGA: Kota Lama Terancam Tenggelam di Tahun 2045, DPU Semarang: Kondisi Masih Terkendali
Ia menekankan bahwa pembahasan di DPRD masih berlangsung sehingga ada ruang bagi para wakil rakyat untuk mengoreksi.
“Kalau memang itu tidak merupakan satu urgensi akan lebih baik kalau menurut kami di alihkan. Terlebih, saat ini kan masih dalam masa pembahasan di dewan. Tentu dewan akan lebih bijak untuk menyikapi hal itu,” imbuh dia.
Di RKA tersebut, lanjut Ronny, banyak item belanja yang angkanya luar biasa tinggi dan masuk kategori tak wajar. Seperti pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Wali kota dan Wakil yang pagu anggarannya mencapai Rp20juta untuk satu stel pakaian.
Padahal, beberapa sumber anggaran pemerintah daerah mencantumkan harga sekitar Rp 2.500.000, sementara katalog elektronik pemerintah lainnya mencantumkan harga hingga Rp 3.963.000 atau Rp 4.000.000.
Ada lagi belanja sepatu olahraga Wali kota dan Wakilnya sebanyak 18 buah yang pagu anggarannya masing-masing Rp 5.494.000. Serta masih banyak lagi seragam dan atribut yang nominalnya tak main-main.
Ronny menilai dana tersebut lebih tepat untuk kebutuhan mendesak yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Prioritaskan Penanganan Rob Banjir
“Kami mendesak dewan untuk mengoreksi anggaran ini. Masih banyak program prioritas seperti penanganan rob dan banjir yang membutuhkan anggaran besar,” katanya.
Ia menilai penanganan rob di Semarang hingga kini belum berjalan maksimal. Pemerintah kota masih bergantung pada Kementerian PUPR, sementara beberapa fasilitas seperti rumah pompa milik Pemkot sudah tidak lagi memadai.
Menurut Ronny, kapasitas pompanya masih kecil dan masih menggunakan bahan bakar solar yang lebih boros dibandingkan listrik.
“Anggaran ini akan lebih tepat untuk meningkatkan kapasitas rumah pompa yang sudah tua dan ganti dengan pompa bertenaga listrik yang lebih efisien,” jelasnya.
Selain anggaran pakaian dinas, KP2KKN juga mempertanyakan rencana pengadaan kendaraan dinas baru untuk tahun 2026.
Ronny mengingatkan bahwa pada 2025 Pemkot Semarang sudah menambah sejumlah kendaraan, mulai dari double cabin hingga Innova Zenix dan Alphard.
“Kalau tahun ini sudah ada pengadaan, mengapa tahun 2026 masih di rencanakan lagi? Apa urgensinya? Jangan sampai anggaran terpakai untuk hal-hal yang tidak penting,” tegasnya.
Menurutnya, Pemkot Semarang seharusnya mengalokasikan anggaran pada sektor yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, terutama infrastruktur pencegahan banjir yang menjadi persoalan utama kota dalam beberapa tahun terakhir.
Ronny berharap pemerintah kota dan DPRD dapat meninjau kembali seluruh pos anggaran yang dinilai tidak relevan agar penggunaan APBD benar-benar berorientasi pada kebutuhan publik. (*)
