Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto menyebut bahwa tidak bisa mengesahkan RUU Perampasan Aset koruptor kecuali mendapatkan izin dari Ketua Umum Partai yang dinaunginya. Hal tersebut berlaku untuk semua wakil rakyat yang duduk di parlemen.
“Pak Mahfud tanya kepada kita, ‘tolong dong RUU Perampasan Aset dijalanin’. Republik di sini nih gampang Pak di Senayan ini. Lobby-nya jangan di sini Pak. Ini di sini nurut bosnya masing-masing,” kata pria yang juga akrab dengan sebutan Bambang Pacul saat rapat dengan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada Rabu, 29 Maret 2023.
Menanggapi berbagai respon terkait RUU Perampasan Aset, Ketua Umum DPP Federasi Advokat RI, Teguh Samudra menuturkan bahwa ia mendorong agar RUU Perampasan Aset sehingga mencapai tahap final.
“Kita mendorong RUU Perampasan Aset segera terselesaikan,” katanya usai pengambilan sumpah dan pengangkatan advokat di Pengadilan Tinggi Jateng (*).
