SEMARANG, beritajateng.tv – Menanggapi waktu pembagian bantuan sosial (bansos) atas nama Presiden menjelang Pemilu 2024, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy, menyebut hal itu sebagai salah satu penyalahgunaan kekuasaan.
Pendapat itu ia utarakan.dalam sebuah siniar (podcast) di kanal YouTube “Total Politik” pada Jumat, 23 Februari 2024.
“Yang kita soal itu momentum pembagiannya [bansos]. Yang namanya pembagian bansos itu biasanya per termin. Satu terminnya itu 3 bulan sekali dan baginya di akhir termin. Artinya bulan Maret, Januari, Februari, Maret ini biasanya yang sudah-sudah. Tetapi ini ditarik semua di bulan Februari,” ujar Romahurmuziy.
BACA JUGA: Sirekap Sempat Dihentikan Sementara, Gus Romy: Bisa Munculkan Peluang Negosiasi Suara Caleg
“Mengatakan bahwa ini ‘Programnya dari Pak Jokowi’, ‘Pak Jokowi baik, enggak?’, ‘Itulah kenapa Pak Jokowi harus kita bantu, sekarang anaknya maju’. Nah, ini kan hal-hal yang jelas merupakan upaya abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) dari penggunaan policy (kebijakan) negara,” sambungnya.
Gus Romy, sapaan akrabnya, menyebut abuse of power tersebut tentu saja mampu memenangkan Calon Presiden yang sang pemberi bansos “dukung”.
“Maka saya katakanlah, siapa pun kalau dibantu dengan cara itu, ya, pasti menang. Kan taktik, logistik, mental pasukan. Taktiknya menggunakan policy,” tutur Romy.
Harga beras tinggi gara-gara Presiden keluarkan banyak bansos
Lebih lanjut, ia mengklaim harga beras yang saat ini melonjak ialah lantaran stok beras yang ada banyak yang menjadi bahan untuk bansos.
“Apa akibat dari Bansos ini? Sekarang menyengsarakan rakyat. Apa itu? Harga beras naik tinggi. Gimana enggak naik tinggi, beras yang ada jadi bansos semua,” jelasnya.
Terlebih, menurutnya, penyaluran bansos itu bersamaan dengan intimidasi untuk memilih pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu.
“Saya mendapat laporan RT-RT itu menggunakan pola intimidasi. Jadi kasih tahu, ‘Kalau kalian mau lanjut sebagai penerima Bansos, pilih paslon ini,’” ujarnya.
Ia pun menyebut cara pemenangan seperti itu, dalam tanda kutip, menggunakan biaya negara.
“Ada [terjadi], saya dapat laporan dari berbagai kabupaten dan itu bagi saya adalah cara dalam tanda petik pemenangan yang paling mudah dibiayai negara,” tegas Gus Romy. (*)
