SEMARANG, beritajateng.tv – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Semarang mengajak masyarakat memboikot jalannya Pemilihan Daerah (Pilkada) 2024 nanti. Menurut mereka, manuver Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat terlihat dalam Pilkada 2024.
Koordinator Lapangan BEM Untag Semarang, Sandra Marjuki menjelaskan, manuver Jokowi kali ini tak jauh berbeda dari manuvernya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) beberapa waktu yang lalu. Yaitu meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
“Bagaimana Jokowi yang otokratis bermanuver ala invisible hand dalam menjadikan paslon tertentu untuk memenangkan anak biologisnya sendiri,” kata Sandra kepada beritajateng.tv, Senin, 26 Agustus 2024.
BACA JUGA: Songsong Pilkada 2024, Pj Gubernur Jateng Minta Waspadai Potensi Kerawanan Alam atau Manusia
Ia melanjutkan, Pilkada yang akan datang sudah sangat tercium aroma bagaimana Jokowi sedang bersiap melanggengkan pengaruhnya. Kali ini, Jokowi berusaha memastikan menantunya, Bobby Nasution, dan kroni-kroninya bisa duduk dalam bangku kekuasaan.
Sandra menilai, Pilkada 2024 tak lagi memenuhi asas Luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Jokowi, kata dia, sangat cerdik dan rapi memanfaatkan alat kekuasaan untuk bermanuver.
“Sehingga kami berkesimpulan, boikot Pilkada adalah solusi konkrit untuk menghentikan manuver kekuasaan yang sudah tidak sehat lagi,” tekan Sandra.
Jokowi bernafsu akan kekuasaan abadi
Lebih jelas, Sandra menuturkan, berdasarkan laporan V-Dem Domocracy Index 2024, rangking demokrasi Indonesia terjun bebas dari 79 ke 87. Artinya, penurunan drastis itu menunjukkan bahwasanya demokrasi yang dikelola oleh penguasa saat ini sangat tidak sehat.
“Percuma saja Pilkada 2024 yang akan menghabiskan anggaran Pilkada 27 Triliun versi Menteri Dalam Negeri kalau hanya untuk memuaskan syahwat Jokowi yang sangat bernafsu dengan kekuasaan yang abadi,” tekan dia.
Selain itu, Sandra turut menyoroti peran kuasa Jokowi dalam penyanderaan partai politik. Mulai dari reshuffle kabinet pergantian Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. hingga pengunduran diri Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto.
Menurut Sandra, terjadinya penyandreraan partai politik disebabkan banyaknya dosa para elite politik. Sehingga, Jokowi memanfaatkan hal itu untuk melanggengkan kekuasaannya.
“Padahal secara esensial partai politik harusnya sebagai Part of Idea bagi masyarakat malah menjadi All of Idea Jokowi. Sehingga kami meminta agar Partai Politik dibubarkan sebagai tanggungjawab moral terhadap rusaknya demokrasi,” pungkas Sandra. (*)
Editor: Farah Nazila
