SEMARANG, beritajateng.tv – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menuturkan dirinya bukan setia kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok, melainkan kepada perjuangan dan kebijakan yang ԁiyakini sejalan dengan cita-cita Indonesia merdeka.
Menurutnya, komitmen itu pula yang menjadi dasar pemerintah mendorong swasembada pangan. Pernyataan itu Zulhas sampaikan saat memberikan keynote speech dalam Musyawarah Nasional (Munas) BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) XIX 2026 di Gedung Serba Guna Politeknik Negeri Semarang (Polines), Kota Semarang, Senin, 27 Juli 2026.
Zulhas mengawali pemaparannya dengan menceritakan perjalanan politik Prabowo yang tiga kali gagal dalam pemilihan presiden sebelum akhirnya terpilih pada Pemilu 2024. Menurutnya, banyak orang mempertanyakan alasan ԁirinya tetap bertahan bersama Prabowo.
“[Pak Prabowo] kalah terus, baru menang. Betul, baru kali ini menang. Tiga kali kalah, baru menang. Orang bertanya, kenapa kok betah? Saudara-saudara, kita setia kepada perjuangan. Kita setia kepada nilai-nilai yang kita perjuangkan. Kita setia kepada platform perjuangan bersama,” ucap Zulhas.
“Saya bukan setia kepada orangnya, tetapi kepada perjuangannya dan kebijakan-kebijakannya,” imbuhnya Zulhas.
Lebih lanjut, Zulhas mengaku telah mengenal pemikiran Prabowo sejak hampir 20 tahun lalu. Saat itu, ia mengaku banyak berdialog dan membaca buku-buku Prabowo hingga menilai gagasan yang ԁibawa memiliki kesamaan dengan cita-cita Indonesia merdeka.
“Hampir 20 tahun yang lalu, saya berdialog intensif dengan Pak Prabowo dan membaca buku-bukunya. Saya beranggapan dan menilai bahwa pikiran-pikiran serta kebijakan-kebijakan beliau itu sama dengan cita-cita Indonesia merdeka,” akunya.
BACA JUGA: Zulhas Blak-blakan Usul Sudaryono Pimpin BGN: Masih Muda, Target Bereskan Masalah MBG Dua Bulan
Prabowo, kata Zulhas, ingin mengembalikan arah pembangunan nasional sesuai dengan semangat yang ԁicita-citakan para pendiri bangsa.
“Beliau ingin meluruskan kembali perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta. Yang kami nilai, setelah 29 tahun reformasi, kita mulai berjalan terlalu jauh dari cita-cita Indonesia merdeka,” tutur Zulhas.
Ia mengatakan cita-cita Prabowo itu telah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan prinsip kerakyatan, kekeluargaan, serta pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Apa cita-cita Indonesia merdeka itu? Jelas termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila. Bahwa Indonesia itu menganut paham kerakyatan dan kekeluargaan, dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Zulhas juga menilai Indonesia mulai menjauh dari cita-cita tersebut sejak memasuki era pasar bebas pascareformasi.
Menurutnya, sistem tersebut membuat negara terlalu sedikit campur tangan sehingga pihak yang memiliki modal menjadi pihak yang paling ԁiuntungkan.
“Oleh karena itu, filosofi pasar bebas membuat pemerintah tidak boleh terlalu banyak ikut campur. Dalam pasar bebas, pasti pihak yang kuat yang menang. Siapa yang kuat? Yang kuat adalah yang punya uang,” paparnya.
BACA JUGA: Kritik KDMP di Depan Zulhas, Mahasiswa Unissula Ragu Kopdes Merah Putih Bisa Saingi Warung Madura
Ia mencontohkan dampaknya terlihat dalam politik hingga pengelolaan sumber daya alam yang ԁinilai semakin transaksional.
“Dalam pilkada, sehebat apa pun kita, kalau maju pilkada tidak punya uang, susah untuk menang. Pada akhirnya semua ini menjadi transaksional,”
Kondisi tersebut juga menyebabkan penguasaan sumber daya alam semakin terkonsentrasi pada kelompok tertentu sehingga kesenjangan ekonomi semakin lebar.
Zulhas menegaskan, pemerintah memilih mendorong swasembada pangan karena tidak sependapat dengan pandangan bahwa Indonesia cukup mengandalkan impor selama memiliki kemampuan membeli.
“Saya tidak setuju dengan pandangan itu. Sama dengan Pak Prabowo, kita harus swasembada pangan. Karena swasembada itu adalah soal kehormatan,” tuturnya.
Baginya, swasembada bukan sekadar memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga menyangkut martabat jutaan petani Indonesia.
“Kehormatan siapa? Kehormatan saya, kehormatan keluarga saya, dan kehormatan saudara-saudara saya di kampung, yaitu lebih dari 150 juta petani di Indonesia,” ucapnya.
BACA JUGA: Zulhas Respons Kritik Mahasiswa soal MBG dan KDMP, Pemerintah Benahi Manajemen BGN
Dalam kesempatan itu, Zulhas mengungkap Indonesia mengimpor sekitar 4,5 juta ton beras pada 2024.
Kondisi tersebut justru menguntungkan petani negara lain, sementara petani dalam negeri menghadapi berbagai persoalan mulai dari harga gabah yang rendah hingga sulit memperoleh pupuk.
“Kalau kita mengimpor beras—tahun 2024 saja kita mengimpor 4,5 juta ton beras—siapa yang untung? Yang untung adalah petani Thailand dan petani Vietnam. Sementara petani kita menderita,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang Zulhas sampaikan dalam paparannya, pemerintah menargetkan tidak mengimpor beras konsumsi maupun jagung pakan pada 2025 dan 2026.
Setelah mencatat impor beras sebesar 4,52 juta ton pada 2024, pemerintah mengklaim impor beras turun menjadi nol pada 2025 dengan surplus sekitar 4,2 juta ton, dan tetap nol pada 2026. Hal serupa juga ԁitargetkan pada impor jagung pakan yang turun dari 250 ribu ton pada 2024 menjadi nol pada 2025 dan 2026.
Di akhir pemaparannya, Zulhas juga menyoroti kondisi petani Indonesia yang menurutnya semakin tertekan selama hampir tiga dekade terakhir.
“Lama-kelamaan apa dampaknya? Setelah 29 tahun, petani Indonesia yang dulunya punya kebun dan sawah, sekarang kata BPS, 70 persen statusnya berubah menjadi buruh tani. Kalau mereka susah, ya sudah, tinggal ԁiberi bantuan. Padahal itu keliru,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
