SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan, Endro Dwi Cahyono, menegaskan komitmennya untuk mengawal masa depan para santri pascakasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren Ndolo Kusumo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati.
Menurutnya, negara harus hadir untuk memastikan para santri yang terdampak tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak setelah izin pencabutan izin pondok pesantren tersebut.
“Yang perlu menjadi konsen kita bersama adalah bagaimana kelanjutan sekolah mereka. Negara harus hadir. Ya, saya akan mengawal,” ujar Endro saat beritajateng.tv temui di kantor DPC PDIP Kota Semarang pada Jumat, 8 Mei 2026.
BACA JUGA: Kirab Temu Gelang Blora: Arak Keris Kyai Bisma Tengah Malam dengan Laku Tapa Bisu
Legislator dari daerah pemilihan Pati dan Rembang itu mengatakan akan mendorong para santri agar bisa melanjutkan pendidikan di tempat yang aman dan berkualitas, sehingga masa depan mereka tidak terganggu akibat kasus yang terjadi.
“Saya sebagai wakil rakyat dari daerah pesantren, saya akan mengawal supaya anak-anak kita yang kemarin bersekolah, mengaji di sana bisa melanjutkan ke sekolah yang bagus. Sehingga masa depan mereka tetap terjaga,” katanya.
Selain itu, ia juga membuka peluang untuk menggalang bantuan dari berbagai pihak guna membantu para santri terdampak.
“Bantuan tentunya nanti kami akan menggalang semampunya dari berbagai pihak. Minimal yang sekarang kita lakukan adalah memastikan masa depan mereka tetap terjaga dan semoga tetap cerah,” ucapnya.
Dorong Perketat Pengawasan Sekolah dan Ponpes
Dalam keterangannya, Endro juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap seluruh lembaga pendidikan, baik pondok pesantren maupun sekolah umum.
Ia menilai pemerintah daerah melalui dinas terkait harus melakukan pengawasan lebih detail dan rutin agar kasus serupa tidak kembali terulang.
“Sebetulnya memang yang harus dilakukan diperketat. Ini yang akan kita usulkan dan kita dorong supaya tidak hanya pondok pesantren, semua sekolah-sekolah juga yang tidak sesuai dengan prosedur harus ditertibkan,” tegasnya.
