Menurut Wahyudi, pemanfaatan medsos memang ada konsekuensinya, khususnya terkait komentar miring para haters. Namun hal ini tidak menjadi persoalanl justru salah satu cara untuk mendongkrak viewer.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan untuk pengelolaan konten media sosial sekretariat DPRD Kabupaten Maros memang merekrut tim khusus, mulai dari fotografer, videografer, hingga tim layout dengan sistem honor.
BACA JUGA: Turnamen Soekarno Cup 2025, DPC PDIP Kabupaten Semarang Juarai Babak Penyisihan Grup
Ada lima orang outsourcing yang direkrut dengan tupoksi melekat pada setiap kegiatan maupun agenda DPRD serta memproduksi konten-konten medsos Sekretariat DPRD Kabupaten Maros berikut kendaraan operasional.
Sedangkan terkait kerja sama dengan media, masih jelas Wahyudi, ada tujuh media online serta 13 media cetak, koran/tabloid. Sistem kerja sama tetap mengacu pada ketentuan BPK RI.
Sehingga, dalam kerja sama ini ada ketentuan berapa kali penayangan. Bahkan, hingga berapa jumlah karakter tulisan harus sesuai dengan ketentuan BPK. Sebab, jika tidak sesuai, maka akan BPK anggap temuan.
Secara prinsip, untuk alokasi anggaran publikasi yang Sekretariat DPRD Kabupaten Maros kelola hanya separuh dari anggaran publikasi yang Sekretariat DPRD Kabupaten Semarang kelola.
“Namun kami tetap berupaya mengoptimalkan agar semua informasi terkait tugas dan kegiatan DPRD Kabupaten Maros tetap tersampaikan kepada masyarakat. Salah satunya melalui pemanfaatan medsos,” tambahnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
