SEMARANG, beritajateng.tv – Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Tengah membenarkan jumlah warga yang mengalami keracunan MBG di Jawa Tengah sepanjang Januari hingga awal Februari 2026 mencapai sekitar seribu orang.
Sekretaris Tim Satgas Percepatan MBG Jawa Tengah, Hanung Triyono, menyebut angka tersebut merupakan jumlah orang terdampak, bukan jumlah kasus.
“Seribu orang, sampai seribu orang ya,” ujar Hanung saat beritajateng.tv jumpai di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu, 4 Februari 2026.
Diketahui, pada awal Januari 2026, keracunan MBG terjadi di Kabupaten Grobogan dengan jumlah terdampak mencapai 803 orang. Tim Satgas menduga sumber keracunan berasal dari menu ayam keluaran SPPG Grobogan Gubug Kwaron 1.
BACA JUGA: Komisi E DPRD Jateng Respons Ratusan Siswa Keracunan MBG di Kudus
Tak berselang lama, keracunan kembali terjadi di SMAN 2 Kudus pada akhir Januari 2026. Sebanyak 131 pelajar terlapor mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi MBG dari SPPG Purwosari I, dengan puluhan siswa harus menjalani perawatan di rumah sakit.
Menanggapi perkembangan kasus di SMAN 2 Kudus, Hanung menyebut pihaknya belum memastikan apakah layanan MBG di sekolah tersebut telah kembali dibuka atau belum.
“Saya belum tahu terakhir ya apakah sudah buka apa belum. Tapi pasti SOP-nya, kalau belum layak, nanti akan kita tutup,” ujarnya.
Hanung Tekankan Kepatuhan SOP: Mulai Bahan, Proses Masak, hingga Sumber Air
Terkait SPPG yang sudah mengantongi sertifikat namun tetap mengalami kasus keracunan, Hanung menegaskan persoalan utama terletak pada kedisiplinan menjalankan standar operasional prosedur (SOP).
Ia menambahkan, kelalaian kecil dapat berdampak besar terhadap kualitas makanan.
“Teman-teman itu harus cek betul SOP. Di bidang bahan harus cek satu-satu, proses masaknya juga harus cek. Kadang teledor sedikit, mambu (bau), itu saja sebenarnya,” ujar Hanung.
Selain bahan dan proses memasak, Hanung juga menekankan pentingnya kualitas sumber air yang SPPG gunakan.
BACA JUGA: Pasien Keracunan MBG di Kudus Kena Biaya, Pihak RS Beri Klarifikasi
“Sumber air itu yang utama, jangan coba-coba. Harus yang higienis. Kalau mau pakai sumber lain, ya harus cek dulu,” tegasnya.
Menurut Hanung, banyak faktor yang bisa memicu keracunan MBG. Namun, jika SOP berjalan secara utuh, maka seharusnya dapat menekan risiko tersebut. Terkait sanksi bagi SPPG yang menyebabkan keracunan, Hanung pun menyebut penutupan sementara menjadi salah satu sanksi.
“Kalau memang belum layak, ya kita tutup sementara. [SPPG-nya] Diberhentikan dulu. Ada SOP-nya, ada ceklisnya,” ucap Hanung.
Satgas dan SPPG Pasti Menindaklanjuti
Menurutnya, setiap laporan keracunan sudah pasti Satgas dan SPPG terkait tindaklanjuti.
“Di atas dua orang [mengalami keracunan] itu pasti dilaporkan ke SPPG. Pasti ada tindakan. Tutup dulu sementara, cari masalahnya apa, benahi, baru buka,” jelasnya.
Lebih jauh, Hanung turut mendorong SPPG di Jawa Tengah untuk memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Hanung menyebut hal tersebut masih dalam proses pemenuhan.
Ia memastikan ke depan kepemilikan IPAL akan menjadi bagian dari standar yang harus terpenuhi.
“Itu (IPAL) dalam proses, karena nanti persyaratan pasti akan masuk ke situ. Pasti dorong ke sana, karena makin lama kan ketemu persoalan lingkungan juga,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Hanung turut menegaskan hingga kini tidak ada laporan keracunan MBG yang berlanjut ke ranah kepolisian, meskipun korban keracunan di awal tahun 2026 sudah mencapai seribu orang.
“Enggak, enggak ke polisi,” ujarnya singkat.
Ia berharap, seluruh pihak utamanya SPPG sebagai penyedia MBG tetap fokus pada perbaikan layanan dan kepatuhan SOP.
“Niat kita bagus. Asal SOP terpenuhi, saya kira teman-teman juga harus fokus ke situ,” pungkas Hanung. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
