“Selanjutnya partai buruh mempunyai keyakinan bahwa nasib dan kesejahteraan buruh petani dan nelayan terkait tentang ambang batas ini akan diubah melalui PT ini,” ujar Said dalam sebuah wawancara di Jakarta Pusat, Jumat, 3 Januari 2025.
Ketua Tim Hukum Partai Buruh, Said Salahudin, mengatakan, pihaknya ingin MK menghapus sepenuhnya syarat parliamentary threshold ini.
Opsi kedua, kata Said, paling tidak parliamentary threshold itu menjadi proporsional per daerah pemilihan (dapil), bukan nasional.
Artinya, Caleg yang memang perolehan suaranya memenuhi syarat mendapatkan kursi tetap bisa melenggang ke Senayan meski partainya tak memenuhi parliamentary threshold.
“Parliamentary treshold kita akan uji dengan meminta agar hapuskan menjadi nol persen seperti PT atau sekurang-kurangnya kalau pun tetap berlaku, dia based on-nya dapil,” ujar Said. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
