SEMARANG, beritajateng.tv – Menaungi bidang pemerintahan hingga kesatuan bangsa dan politik, Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah tak henti-hentinya memberikan imbauan agar masyarakat tetap kondusif menjelang Pemilu serentak 2024.
Hal ini tersampaikan langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng Muhammad Soleh saat ditemui beritajateng.tv di kantornya, Kamis, 31 Agustus 2023. Soleh tak mempersalahkan adanya perbedaan pendapat dalam Pemilu, justru ia memandang hal itu sangat wajar.
“Tentu kita semuanya berharap, DPRD, Gubernur, penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu, hingga TNI/Polri, semua berharap Pemilu berlangsung dengan kondusif. Terjadi perbedaan pendapat saya kira oke,” ujar Soleh.
Namun, yang menjadi poin penting bagi politisi asal Golkar itu ialah jangan sampai perbedaan pendapat menjadi pemantik yang dapat memecah belah masyarakat, khususnya warga Jateng.
“Bahwa misalnya saya Golkar, teman-teman ada PKS, ada yang Demokrat, wajar itu berkontestasi. Tapi selesaikanlah jangan sampai ada riak-riaknya. Itu merugikan masyarakat sendiri kalau sampai terjadi sesuatu yang rugikan kita sendiri,” sambungnya.
Singgung Pemilu 2019 kurang kondusif karena sebutan cebong-kampret dan isu SARA
Menyoal Pemilu, Soleh juga menyinggung sumbu panas antardua kubu yang terjadi pada tahun 2019. Dahulu, kubu pendukung Jokowi dan Prabowo masing-masing melontarkan sebutan ‘cebong-kampret’ satu sama lain. Bahkan, tak sedikit kasus SARA yang juga terseret pada Pemilu sebelumnya.
“Yang kedua, kita berharap tidak ada polarisasi seperti dulu. Dulu kan jelas sekali ada cebong-kampret di media sosial dan lainnya ya. Seolah-olah sudah kayak mau perang aja kita,” bebernya.
Sempat digaungkan sebagai sistem yang baik oleh beberapa pihak, Pemilu dua putaran yang melibatkan lebih dari dua pasangan calon ini bagi Soleh dapat mengurangi perpecahan yang terjadi di masyarakat.
“Mungkin besok kalau ada tiga pasang, empat pasang, agak mengurangi kontraksi antarpendukung atau sebagainya,” jelasnya.
Tak henti-hentinya ia mengimbau masyarakat jangan sampai terpecah karena momentum yang justru harusnya menjadi pesta demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Saya mengimbau masyarakat untuk gunakan hak pilihnya. Jadi pemilih cerdas, jangan terjebak pada pro kontra yang akan merugikan kita sendiri,” ucap Soleh.
Usulan Raperda Penanganan Konflik Sosial
Sebelumnya, Komisi A DPRD Provinsi Jateng juga mengusulkan Raperda Penanganan Konflik Sosial pada Rapat Parpurna yang berlangsung pada Kamis, 31 Agustus 2023.
Perihal itu, Soleh menegaskan Raperda tersebut tidak semata-mata dicetuskan saat menjelang Pemilu 2024. Sebabnya, Raperda itu telah melalui proses yang panjang menurutnya.
“Sebenarnya Raperda ini sudah jauh-jauh hari ada. Cuma kan setiap tahun kita ada prioritas. Terakhir itu dari Komisi A tentang Perda Hari Jadi. Dibilang kebetulan ya kebetulan aja (dengan momentum Pemilu), karena kan Raperda ini dari UU yang sudah lama banget,” bebernya.
Baginya, permasalahan konflik sosial mesti ditangani dengan regulasi yang jelas. Ia juga menyinggung stigma ‘adem-ayem’ yang melekat pada masyarakat Jateng.
“Kita butuh itu untuk menanungi. Salah satunya biar kita juga ada aturan yang jelas untuk menangani itu. Adem ayem masyarakat Jateng bukan kita gak waspada loh. Jangan kita nunggu dulu ada konflik baru kita atur,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
