SEMARANG, beritajateng.tv – Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menegaskan tak ada anggaran dari pihaknya yang dipangkas maupun dialihkan untuk menyokong program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menegaskan anggaranya tak mengalami penurunan di tengah ramainya kekhawatiran masyarakat yang menyebut program MBG akan memangkas anggaran institusi lainnya.
“Anggaran yang kepada masyarakat, yang ada di Dinas Sosial Jateng, tidak mengalami penurunan. Kayak misalkan Kartu Jateng Sejahtera (KJS) kami alokasikan 12.674, itu masih ajeg,” ungkap Imam.
Bahkan, kata Imam, ada penambahan anggaran untuk buruh tani cengkeh yang masuk dalam Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) per tahun 2025.
“DBHCHT yang asalnya 85 ribu itu malah sekarang tambah 7 ribu. Itu bantuan langsung tunai (BLT) untuk buruh rokok, buruh tani tembakau. Tambahannya itu sekarang untuk buruh tani cengkeh, ada 7 ribu orang,” beber Imam.
Adapun DBHCHT yang Dinas Sosial Jateng berikan menyasar buruh pabrik rokok maupun petani cengkeh dan tembakau yang tak mendapatkan DBHCHT dari kabupaten/kota. Imam menuturkan, setiap buruh pabrik rokok dan petani tembakau-cengkeh mendapat Rp1,2 juta setiap tahunnya.
“Mereka, buruh pabrik yang tidak mendapatkan BLT dari kabupaten/kota, itu yang beri provinsi. Per tahun 1,2 juta, diberikan dua kali, jadi setiap pemberian mereka dapat Rp600 ribu, itu diberi April dan September,” jelas Imam.
Bantah program Makan Bergizi Gratis pangkas anggaran
Oleh sebab itu, Imam membantah jika program MBG membuat instansinya untuk memangkas anggaran.
“Kalau di kami malah [anggarannya] nambah, BLT-nya nambah. Kalau KJS itu ada 12 ribuan orang, masing-masing dapat Rp370 ribu per bulannya,” pungkas Imam.
Kabar sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi, menegaskan bahwa MBG tidak akan memangkas anggaran lainnya.
“Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi jangan framing bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain,” ujar Dedek, Sabtu, 18 Januari 2024.
Dedek menjelaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan fokus ulang terhadap program-program kerjanya. Ia menyampaikan, saat pemerintahan Presiden Joko Widodo, fokus utama anggaran ialah untuk pembangunan infrastruktur secara masif.
Di era Presiden Prabowo, kata Dedek, fokusnya berganti pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) mulai dari MBG sebesar Rp71 triliun dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp4,7 triliun.
“Jadi, bukan MBG sedang memakan yang lain, bukan. Tapi, yang ada adalah dari yang tadinya infrastruktur kita bangun secara masif, maka sekarang infrastruktur APBN kita, kita alihkan. Sekarang re-focusing ke pembangunan manusia. Sementara tetap bangun infrastruktur, cuma sekarang peran swasta lebih meningkat,” jelasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
