SEMARANG, beritajateng.tv – Tim Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Tengah mengungkap sebanyak 386 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah berhenti beroperasi sementara.
Penghentian operasional tersebut ԁisebut bukan akibat dana operasional yang belum cair dari pemerintah pusat.
Sekretaris Tim Percepatan MBG Jawa Tengah, Urip Sihabudin, menegaskan ratusan dapur tersebut ԁihentikan sementara karena fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mereka miliki belum memenuhi standar yang pemerintah tetapkan.
“Berdasarkan data yang kami terima dari Koordinator Badan Gizi Nasional Jawa Tengah, total ada 386 SPPG yang berhenti beroperasi sementara. Angka tersebut tersebar di hampir semua kabupaten dan kota,” ujar Urip saat beritajateng.tv hubungi melalui WhatsApp, Selasa, 9 Juni 2026.
BACA JUGA: Pinsar: Program MBG Belum Berdampak Langsung pada Penyerapan Ayam Peternak Rakyat
Urip menuturkan, persoalan utama yang menyebabkan penghentian operasional tersebut berkaitan dengan kelayakan fasilitas pengolahan limbah.
“Memang akar permasalahannya murni karena fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL mereka belum memenuhi syarat,” jelasnya.
Tak hanya itu, Urip turut membantah anggapan bahwa penutupan sementara ratusan SPPG tersebut berkaitan dengan persoalan pencairan anggaran.
“Bukan [karena pencairan dana]. Penutupan sementara ini murni karena fasilitas IPAL mereka memang belum memenuhi standar kelayakan,” tegasnya.
Total Ada 4.635 SPPG di Jateng, 4.060 Masih Beroperasi
Urip menjelaskan, secara keseluruhan jumlah SPPG di Jawa Tengah saat ini mencapai 4.635 unit. Dari jumlah tersebut, mayoritas masih beroperasi normal dan tetap melayani program Makan Bergizi Gratis bagi masyarakat.
“Total SPPG di Jawa Tengah mencapai 4.635 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.060 SPPG sudah beroperasi secara normal,” terangnya.
Sementara itu, kata Urip, 386 dapur yang ԁihentikan sementara tersebar hampir di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Adapun penghentian operasional tersebut telah berlaku sejak akhir Mei 2026.
“Berdasarkan data dan Surat Keputusan yang kami terima, penutupan tersebut berlaku sejak 25 Mei 2026 yang lalu,” katanya.
