SEMARANG, beritajateng.tv – Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, menangis dalam sidang pemeriksaan terdakwa kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis, 10 September 2026.
Di hadapan majelis hakim yang ԁiketuai Rightmen M.S. Situmorang, terdakwa Fadia mengaku menyesal atas sejumlah hal yang ia lakukan.
Namun, ia menegaskan tak pernah berniat melakukan kejahatan, apalagi memperkaya diri maupun keluarganya lewat jabatannya sebagai Bupati Pekalongan kala itu.
“Saya tidak pernah ada niat untuk berbuat jahat, untuk berbuat dosa,” ucap Fadia.
Fadia juga mengaku menerima uang yang dalam persidangan sebelumnya ԁisebut sebagai pemberian THR, ulang tahun, maupun uang akhir tahun dari sejumlah pihak. Akan tetapi, ia mengaku tak tahu isi amplop sewaktu kali pertama menerimanya.
“Yang saya tidak buka [amlopnya]. Tapi saya tidak mau bohong, Pak, kalau saya terima; saya [bilang] terima. Saya tidak tahu apa itu. Dibilang tradisi, saya pikir itu betul,” ujarnya.
BACA JUGA: Saksi Bongkar Bisnis Fadia Arafiq Sebelum Jadi Bupati, Saldo Rekening Capai Rp64 Miliar
Kendati begitu, Fadia mengaku menyadari bahwa penerimaan uang tersebut merupakan kesalahan.
“Saya mengakui, saya bersalah; saya tidak pernah maksud sedikit pun. Saya tidak ada niat melakukan kesalahan sedikit pun, apalagi dengan uang cuma segitu,” katanya.
Fadia kemudian membantah memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya keluarga. Ia bahkan menyebut banyak proyek di Kabupaten Pekalongan, tetapi mengaku tidak pernah memberi satu pun proyek kepada keluarganya.
“Kalau saya mau memperkaya keluarga saya, Pak, proyek di pekalongan banyak. Tidak ada, demi Allah, satu PL (proyek) pun saya kasih ke keluarga saya. Tidak [ada], Pak,” tegas Fadia.
Ia mengatakan, sejak awal menjadi kepala daerah dirinya ingin menjadi pemimpin yang baik dan membawa perubahan bagi Kabupaten Pekalongan.
“Karena saya jadi bupati, saya terpikir, saya selalu ingat salah satu doa yang diijabah oleh Tuhan adalah doa pemimpin yang baik. Saya mungkin seperti itu,” ujarnya.
BACA JUGA: Saksi Sidang Fadia Arafiq Akui Hanya Dipasang Jadi Direktur PT RNB, Ungkap Cara Dapat Proyek Outsourcing
Namun, Fadia mengaku terpukul dengan perkara yang kini menjeratnya. Menurutnya, sebagai Bupati Pekalongan, ia sudah melakukan yang terbaik.
“Saya cuma ingin jadi pemimpin yang baik, supaya di tangan saya Pekalongan bisa maju. Saya enggak tahu kenapa bisa seperti ini; saya syok sekali; saya kaget. Kenapa kebaikan saya ԁibalas seperti ini?” katanya dengan sesenggukan.
Dengan suara bergetar, Fadia menyampaikan kondisi keluarganya setelah dirinya ԁitahan. Ia menyebut anak-anaknya kini harus tinggal terpisah.
“Anak saya masih kecil, yang mulia. Anak saya yang 11 tahun tinggal sama pembantu, yang mulia. Yang satu lagi [kedua] kos, yang satu lagi juga seperti itu,” ujarnya.
“Saya berikan semua dengan sepenuh cinta saya ke Pekalongan. Saya menjadi pemimpin yang baik. Semoga sedikit kebaikan saya Tuhan yang bisa kembalikan. Mudah-mudahan Allah menolong saya di persidangan ini,” lanjut Fadia.
Menutup keterangannya, Fadia kembali menyampaikan penyesalan dan harapannya kepada majelis hakim. Ia mengaku tak pernah berniat mengambil uang orang lain dan berharap kebenaran mengenai sumber hartanya dapat terungkap dalam proses persidangan.
BACA JUGA: Fadia Arafiq Bantah Nikmati Uang Lebaran, Klaim Bagikan THR dan Nombok Uang Pribadi
Dalam sidang pemeriksaan saksi tersebut, Fadia menegaskan tak mengetahui secara detail pengelolaan keuangan PT RNB. Ia pun membantah mengendalikan kegiatan perusahaan tersebut.
Sebelumnya, JPU KPK menyebut Fadia selaku Bupati Pekalongan periode 2021-2025 dan 2025-2030 ԁiduga turut serta melakukan tindak pidana korupsi bersama Lingkan Anggi Alfianto selaku pegawai administrasi PT Raja Nusantara Berjaya (PT RNB) serta Siti Hanikatun selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.
Menurut JPU, tindakan tersebut ԁilakukan saat Fadia memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan dukungan sertamelakukan pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana ԁiatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dalam dakwaan kedua, JPU menyebut terdakwa ԁiduga menerima uang sebesar Rp2,89 miliar dari sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama periode Juni 2021 hingga Maret 2026.
Atas perbuatan tersebut, Fadia ԁidakwa melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ԁiubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto ketentuan dalam KUHP.
Dalam dakwaan kedua, Fadia ԁiduga melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ԁiubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
