“Kita akan menciptakan satu ekosistem yang terpadu sedemikian rupa. Supaya mungkin tidak ada lagi tumpang tindih berkaitan dengan kekurangan atau ketiadaan atau ketidakmampuan masyarakat di dalam mencapai satu standar layanan,” katanya.
BACA JUGA: Stunting di Wonosobo dan Purworejo Tertinggi se-Jateng, Dinkes Andalkan Bantuan Kesehatan Rp180 Miliar
Menurut Budi, integrasi data akan membantu pemerintah melihat persoalan masyarakat secara lebih menyeluruh. Misalnya, persoalan anak putus sekolah dapat dikaitkan dengan kondisi ekonomi maupun kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan gizi.
Jika seluruh informasi tersebut berada dalam satu ekosistem data, maka pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi persoalan dan menentukan intervensi.
“Kalau itu kita jadikan satu ekosistem data maka itu akan lebih mudah untuk bisa atasi bersama,” katanya.
Optimalisasi Posyandu
Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Peningkatan Kesejahteraan, dan Pembangunan SDM Sekretariat Wkil Presiden RI, Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan, keberhasilan kebijakan tidak hanya dari perumusan. Lebih dari itu juga implementasinya di lapangan.
Menurut Eddy, optimalisasi Posyandu menjadi salah satu kunci dalam mempercepat penurunan stunting di tingkat masyarakat.
”Posyandu itu dapat menjangkau masyarakat secara langsung. Jadi intinya ini adalah ujung tombak yang diharapkan mampu berkontribusi optimal dalam penurunan stunting,” ucapnya.
BACA JUGA: Dorong Percepatan Penurunan Stunting di Rembang, Edy Wuryanto Tekankan Manfaatkan Pangan Lokal hingga MBG
Kata Eddy, penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan gizi. Akan tetapi juga membutuhkan dukungan sanitasi, air bersih, perumahan, dan pendidikan.
Dia bilang, integrasi berbagai layanan tersebut dapat memperkuat upaya percepatan penurunan stunting sesuai target RPJMN 2025-2029.
“Ini satu kekuatan yang perlu kita kapitalisasi untuk mempercepat penurunan stunting,” katanya. (*)
Editor: Diaz A Abidin
