SEMARANG, beritajateng.tv – Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Budi Setiyono meninjau Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 6 standar pelayanan minimal (SPM) Wijaya Kusuma, Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Rabu, 23 September 2026.
Dia bilang, mekanisme pelayanan Posyandu di Kota Semarang dapat menjadi contoh penanganan stunting di daerah lain. Oleh karena, sistem tersebut sudah mencakup tahapan pencegahan hingga penanganan kasus stunting.
“Di sini saya kira ini cukup ideal. Di Posyandu ini, kalau perspektif kami itu sudah cukup ideal untuk mengoptimalkan penanganan stunting,” katanya.
Budi mengatakan, Posyandu tersebut telah menjalankan sejumlah tahapan penting. Mulai dari pendataan, pendaftaran, pengukuran berat dan tinggi badan, pelaporan, konsultasi dengan Puskesmas hingga pemberian makanan tambahan.
Mekanisme tersebut, kata dia, tidak hanya berfungsi ketika anak sudah mengalami stunting. Pemeriksaan rutin dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan sehingga potensi masalah pertumbuhan anak bisa terdetaksi lebih awal.
BACA JUGA: Ahmad Luthfi Sebut Stunting di Wonosobo Tinggi: Periksa 10 Anak, 9-nya Stunting
Budi mengatakan anak yang telah lahir tetap memiliki kemungkinan mengalami stunting pada tahap pertumbuhan berikutnya. Karena itu, pemantauan secara berkala menjadi bagian penting dalam memastikan kondisi anak.
“Kalau proses secara rutin minimal sebulan sekali dengan mekanisme ini, akan bisa segera tertangani dengan baik,” ucapnya.
Selanjutnya, Budi bilang, pola pelayanan di Posyandu 6 SPM Wijaya Kusuma dapat menjadi replikasi di daerah lain dengan tetap menjaga kualitasnya.
Secara keseluruhan, kat budi, Kota Semarang memiliki mekanisme penanganan stunting yang telah terbentuk secara sistematis. Karena itu, pengalaman dari Posyandu di Kota Semarang dapat menjadi bahan untuk pengembangan model penanganan stunting di tingkat nasional.
Integrasi Data Masih Jadi Tantangan
Budi mengatakan, masih terdapat tantangan yang perlu dibenahi dalam penanganan stunting di Posyandu sebagai garda terdepan. Terutama dalam pengintegrasian data pelayanan masyarakat.
Dia bilang, pendataan di Posyandu 6 SPM masih berpotensi berjalan secara terpisah. Oleh karena masing-masing sektor memiliki sistemnya sendiri.
“Kita akan menciptakan satu ekosistem yang terpadu sedemikian rupa. Supaya mungkin tidak ada lagi tumpang tindih berkaitan dengan kekurangan atau ketiadaan atau ketidakmampuan masyarakat di dalam mencapai satu standar layanan,” katanya.
BACA JUGA: Stunting di Wonosobo dan Purworejo Tertinggi se-Jateng, Dinkes Andalkan Bantuan Kesehatan Rp180 Miliar
Menurut Budi, integrasi data akan membantu pemerintah melihat persoalan masyarakat secara lebih menyeluruh. Misalnya, persoalan anak putus sekolah dapat dikaitkan dengan kondisi ekonomi maupun kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan gizi.
Jika seluruh informasi tersebut berada dalam satu ekosistem data, maka pemerintah dapat lebih cepat mengidentifikasi persoalan dan menentukan intervensi.
“Kalau itu kita jadikan satu ekosistem data maka itu akan lebih mudah untuk bisa atasi bersama,” katanya.
Optimalisasi Posyandu
Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Peningkatan Kesejahteraan, dan Pembangunan SDM Sekretariat Wkil Presiden RI, Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan, keberhasilan kebijakan tidak hanya dari perumusan. Lebih dari itu juga implementasinya di lapangan.
Menurut Eddy, optimalisasi Posyandu menjadi salah satu kunci dalam mempercepat penurunan stunting di tingkat masyarakat.
”Posyandu itu dapat menjangkau masyarakat secara langsung. Jadi intinya ini adalah ujung tombak yang diharapkan mampu berkontribusi optimal dalam penurunan stunting,” ucapnya.
BACA JUGA: Dorong Percepatan Penurunan Stunting di Rembang, Edy Wuryanto Tekankan Manfaatkan Pangan Lokal hingga MBG
Kata Eddy, penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan gizi. Akan tetapi juga membutuhkan dukungan sanitasi, air bersih, perumahan, dan pendidikan.
Dia bilang, integrasi berbagai layanan tersebut dapat memperkuat upaya percepatan penurunan stunting sesuai target RPJMN 2025-2029.
“Ini satu kekuatan yang perlu kita kapitalisasi untuk mempercepat penurunan stunting,” katanya. (*)
Editor: Diaz A Abidin
