“Kemarin kami ke Maluku dan Manggarai Barat. Bupatinya mengeluh karena masyarakatnya yang ada di pulau-pulau kecil, kalau pengirimannya dari katakanlah pulau besar, membutuhkan waktu yang panjang. Maka desentralisasi itu menurut saya bisa memecah dapur MBG yang besar,” ujar Muhdi.
Pertanyakan sasaran MBG, Muhdi ungkap mitra lebih suka bikin dapur di kota dan sasar SMP dan SMA
Selain persoalan teknis distribusi, Muhdi juga menyoroti soal sasaran penerima MBG. Ia menyebut, penerima manfaat justru banyak terkonsentrasi di kota besar, sementara sekolah di pinggiran yang lebih membutuhkan belum tersentuh. Hal itu menurutnya tak lepas dari faktor pengusaha atau mitra MBG itu sendiri.
“Berdasarkan catatan kami, justru sekarang yang sudah banyak menerima manfaat ada di kota. Mengapa begitu? Pengusaha-pengusaha itu, mitra-mitra itu, memilih di kota, karena rata-rata ada SMA, SMP, yang jumlah siswanya per sekolah itu besar, sehingga tidak perlu mengantar banyak,” ujarnya.
Padahal, kata Muhdi, yang sangat membutuhkan justru siswa sekolah dasar (SD) di daerah pinggiran. Namun, karena sistem pelaksanaan MBG seperti saat ini lebih menguntungkan di kota, mitra penyelenggara cenderung memilih sekolah yang memiliki banyak siswa, seperti SMP dan SMA.
“Lah ini kan harus ada intervensi. Kalau mitra dibebaskan saja begitu untuk memilih, mana tepat sasarannya? Mereka pasti memilih yang efisien, yang mendapat untung lebih dari penyelenggaraan itu,” tegasnya.
Untuk itu, Muhdi menekankan perlunya intervensi pemerintah agar program MBG lebih tepat sasaran.
“Maka sekali lagi, catatan kami juga harus ada intervensi, mana-mana yang mesti terdahulukan. Kalau perlu sekolah di pendidikan dasar lebih dulu, di pinggiran lebih dulu, atau sebut saja yang lebih membutuhkan lebih menjadi prioritas,” tambahnya.
