SEMARANG, beritajateng.tv – Beberapa hari lalu, publik heboh dengan beredarnya video pembagian amplop berisi uang tunai di salah satu Masjid di Sumenep, Madura, Jawa Timur. Amplop berlogo PDIP dengan gambar kadernya yakni Ketua DPP Said Abdullah ini menjadi bahan perbincangan masyarakat.
Dalam sebuah wawancara, Said menepis adanya politik uang dibalik pembagian amplop tersebut. Terlebih, dirinya tidak berstatus sebagai caleg saat ini. Pihaknya mengklaim bahwa kegiatan bagi-bagi amplop itu termasuk Zakat Mal, yang sekaligus menjadi agenda tahunan yang di masjid tersebut.
BACA JUGA: [Video] Bawaslu Diminta Awasi Politik Uang dan ASN Tak Netral
Kejadian ini pun tidak luput dari perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty menegaskan seluruh peserta pemilu tak boleh berkampanye dalam tempat ibadah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 UU Pemilu.
Menyadur rilis resmi situs Bawaslu RI, pihaknya mengungkap bahwa terdapat batasan larangan kampanye di rumah ibadah.
“Pertama, peserta pemilu hadir di tempat ibadah dengan catatan tidak membawa atribut kampanye. Kedua, peserta kampanye hadir ke tempat ibadah jika ada yang mengundang. Ketiga, peserta pemilu yang datang ke tempat ibadah tidak boleh hanya salah satu peserta pemilu saja,” ujar Lolly dalam ‘Sarasehan Kemasjidan Tahun 2023’, di Jakarta, Jumat 17 Maret 2023.
BACA JUGA: Bawaslu Kota Semarang Awasi Hoax dan Ujaran Kebencian di Medsos Saat Pemilu
Komisioner Bawaslu Jawa Tengah, Rofiuddin, menghimbau untuk seluruh warga, tidak hanya partai politik atau politisi saja, untuk tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat berkampanye maupun kegiatan politik praktis lainnya.
Ia menambahkan, kegiatan politik praktis seperti memakai atribut partai politik atau caleg dan mengajak orang untuk memilih caleg, capres, dan parpol tertentu merupakan hal yang terlarang di rumah ibadah.
“Tempat ibadah itu kan tempat yang harus kita hormati, tempat umum bagi semua golongan. Beribadah kan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, hendaknya tempat ibadah tidak untuk kepentingan politik praktis,” jelas Rofiuddin di Kantor Bawaslu Jateng, Selasa 28 Maret 2023.
Bawaslu Koordinasi dengan MUI
Sebagai pencegahan, Bawaslu Jawa Tengah telah mengeluarkan himbauan kepada seluruh pihak tidak menggunakan rumah ibadah untuk berkampanye maupun melakukan kegiatan politik praktis
