SEMARANG, beritajateng.tv – Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu meraih penghargaan Dharma Karya Kencana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Penyerahan penghargaan tersebut langsung oleh Kepala BKKBN Dr. dr. Hasto Wardoyo kepada Walikota Semarang di Hotel Grand Candi, Semarang, Kamis malam, 3 Agustus 2023.
Hasto selaku Kepala BKKBN menyampaikan bahwa pemberian penghargaan itu Hevearita raih yang juga merupakan Dewan Pakar Muslimat Nahdlatul Ulama (NU). Ia mampu menggerakkan program pembangunan di bidang keluarga dengan menggerakkan organisasi kemasyarakatan.
“Bu Walikota menggerakkan program, juga melibatkan organisasi massa, dalam hal ini Muslimat NU,” katanya.
Sebagai kepala daerah, kata Hasto, Walikota Semarang mampu menokohi ormas-ormas yang ada di wilayah. Hal ini dalam rangka gotong royong pembangunan di bidang keluarga utamanya di Kota Semarang.
“Sekali lagi, peran perempuan, ada Muslimat NU, ada PKK, sangat besar. Kebetulan, walikotanya Semarang perempuan,” katanya.
Berkaitan dengan itu, Hasto optimistis Pemerintah Kota Semarang bisa menuntaskan kasus stunting. Karena penurunannya selama ini luar biasa, dari 20 persen menjadi 10,9 persen.
“Kemarin sama sekarang lebih gencar sekarang, apalagi bikin Daycare Rumah Pelita. Rumah Pelita kan tidak hanya ngurusi raga saja, tapi jiwanya juga di urus. Stunting kan sebabnya ada tiga, yaitu makanan, kesehatan, dan pola asuh,,” katanya.
Biasanya, kata Hasto, aspek yang banyak disentuh adalah makanan dan kesehatan. Sedangkan pola asuh belum banyak disentuh sehingga Daycare Rumah Pelita menjadi contoh praktis bagaimana perhatian dalam pembangunan nonmaterial.
Mbak Ita Raih Penghargaan Dharma Karya Kencana
Sementara itu, Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu berterima kasih kepada BKKBN atas penghargaan tersebut mewakili warga Kota Semarang.
“Saya mengapresiasi karena sebenarnya mewakili masyarakat Kota Semarang. Tentunya, kami berharap stunting juga semakin rendah,” kata Mbak Ita, sapaan akrab Hevearita.
Dalam kesempatan itu, Ita juga mengapresiasi dan meminta komitmen para camat untuk berkolaborasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dalam upaya menurunkan stunting.
Sekarang ini, kata dia, tinggal sekitar
1.200 anak stunting dan 800-an ibu hamil yang mengalami anemia sehingga perlu mendapatkan pendampingan dan intervensi di masing-masing wilayah.
“Karena sebagai pemangku wilayah adalah camat, di bawahnya kemudian lurah. Mereka yang lebih tahu, lebih paham. Nanti dikolaborasikan dengan Dinkes agar ‘zero stunting’,” tegasnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
