SEMARANG, beritajateng.tv – Permasalahan kemiskinan di Jateng yang dipimpin Gubernur Jateng Ganjar Pranowo masih menjadi persoalan pelik. Hanya tinggal 3 bulan sisa masa jabatan, namun problem kemiskinan ekstrem Jateng tak kunjung tuntas.
Angka kemiskinan ekstrem Jateng masih tergolong tinggi. Sebanyak 620.258 warga Provinsi Jateng tergolong miskin ekstrem. Adapun Banyumas menjadi Kabupaten dengan angka kemiskinan ekstrem tertinggi, yakni sebanyak 65.270 orang. Kemudian disusul oleh Kebumen dengan sebanyak 55.320 warga dan Kabupaten Magelang sebanyak 48.762 warga miskin ekstrem.
Kepala Dinas Sosial Jateng Tegoch Hadi Noegroho menyatakan status verifikasi dan validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Jateng sudah tuntas.
BACA JUGA: Jateng Gencarkan Program di Daerah Miskin Ekstrem Targetkan Daerah Bebas Stunting
Wilayah kemiskinan ekstrem Jateng tersebar pada 17 kabupaten.
“Status verval di 17 Kabupaten PKE itu sudah 100 persen. Jumlahnya untuk 923 desa. Itu Anggota Rumah Tangga (ART) maupun Kepala Rumah Tangga (KRT) nya sudah 100 persen. ART miskin ekstrem ada 620.258 dan KRT-nya ada 194.281,” tutur Tegoch, Kamis, 8 Juni 2023.
Kemiskinan ekstrem Jateng tertinggi di Banyumas
Saat ini pihaknya tengah fokus menggarap pengentasan kemiskinan ekstrem yang tersebar di 17 Kabupaten. Sementara itu, ada sebanyak 923 desa miskin ekstrem yang diambil dari data P3KE.
“Kemudian data kita sinkronkan dengan DTKS, lalu muncul 620 ribu tadi. Kita lalu lakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan 620 ribu itu benar-benar miskin ekstrem,” tegasnya.
Terkait indikator kemiskinan ekstrem, ia menyebut penentuan status kemiskinan itu berdasarkan komponen kebutuhan dasar. Adapun komponen itu meliputi rumah, jamban, air bersih, hingga listrik.
BACA JUGA: Wilayah Kemiskinan Ekstrem di Jateng Meningkat jadi 19 Daerah, Kinerja Ganjar Dipertanyakan
Tak hanya itu, status disabilitas, stunting, anak putus sekolah, serta pengangguran atau masyarakat yang tidak bekerja juga turut menjadi komponen penentuan status kemiskinan.
Tegoch Hadi mendapati angka tertinggi di Kabupaten Banyumas dengan ART sebanyak 65.270 dan KRT sebanyak 20.445. Kemudian Kabupaten Kebumen dengan ART sebanyak 5.320 dan KRT sebanyak 15.863. Posisi ketiga ditempati Kabupaten Magelang dengan ART sebanyak 48.762 dan KRT sebanyak 14.698.
“Kemiskinan ekstrem ini memang kita pilih data yang kemiskinannya tertinggi di desa-desanya. Jadi tidak bisa menghitung bila Banyumas paling miskin. Karena masih banyak desa lain yang belum masuk hitungan. Kita hanya ambil di 923 desa untuk proses percepatan ini. Karena semua daerah pasti ada miskin ekstrem,” terangnya.
BACA JUGA: 147 Wilayah Pesisir Masuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Dewan Dorong Pemprov Beri Perhatian
Pilot project pun sempat berjalan sebagaimana perintah Wakil Presiden KH Ma’aruf Amin. Adapun uji coba pengentasan kemiskinan telah berjalan pada 5 Kabupaten pada tahun 2021 lalu. Jateng menjadi salah satu dari tujuh provinsi yang terpilih sebagai pilot project. Setiap Kabupaten memiliki 25 desa yang mendapatkan intervensi untuk kemiskinan ekstrem, sehingga totalnya ada 125 desa.
“Tahun kedua yang sekarang ada 17 kabupaten, itu tambah lagi. Semua akan ada percepatannya. Kita coba intervensi semua sektor. Ya rumahnya, jamban, air bersih, listrik, empat layanan dasar menjadi sasaran provinsi, termasuk rumah tidak layak huni,” terangnya. .
Masih ada 16.910 anak tidak sekolah
Sebagai tindak lanjut, pihaknya akan berfokus pada pencegahan stunting agar angkanya tidak terus bertambah. Tegoch Hadi juga menyebut ada 2 pola penanganan untuk difabel. Yakni bagi difabel non potensial dan potensial. Salah satunya melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS).
Sementara itu, pihaknya menyatakan adanya anak tidak sekolah (ATS) di 17 kabupaten tersebut. Yakni sebanyak 16.910 anak usia sekolah sampai dengan 18 tahun.
“Itu termasuk sasaran percepatan, karena kita tahu kalau dalam keluarga miskin memiliki anak yang bersekolah SMA boarding school yang langsung dapat kerja. Itu langsung bisa mengangkat keluarga,” terangnya..
Meski penuntasan kemiskinan lewat pendidikan cukup cepat dan efektif, namun tetap akan memakan waktu yang lama. Sebab, menggenjot ATS untuk kembali ke bersekolah bukan semudah membalik telapak tangan. (*)
Editor: Ricky Fitriyanto
