SEMARANG, beritajateng.tv – Sejumlah akademisi ilmu sosial dan politik berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyoroti kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Mereka menilai Ahmad Luthfi punya gaya kepemimpinan tersendiri yang dinilai merakyat, humanis, serta terbuka terhadap kolaborasi dengan kalangan akademisi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Penilaian tersebut tampak pada acara Welcoming Dinner Forum Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (Fordekiis) di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Jumat 23 Oktober 2026.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Finnah Fourqoniah mengatakan, Gubernur Luthfi menjelaskan berbagai persoalan Jawa Tengah sekaligus langkah untuk mengatasinya.
“Saya tadi mendengarkan sambutan Pak Gubernur Ahmad Luthfi. Dia memahami konteks permasalahan dan mencoba membuat kegiatan atau program terkait masalah tersebut,” katanya.
Finnah bilang, pemimpin daerah harus kemampuan memahami persoalan sebagai hal mendasar dalam kepemimpinan. Dia menilai Ahmad Luthfi mampu menyampaikan program kebijakan untuk menangani persoalan di tengah masyarakat.
“Gubernur memiliki kepekaan terhadap permasalahan tersebut. Banyak daerah tidak punya itu,” ucapnya.
Dia berharap pendekatan di Jawa Tengah itu dapat menjadi referensi bagi pemerintahan di daerah lain.
Secara khusus, Finnah menyoroti keterlibatan perguruan tinggi dalam membantu pemerintah merumuskan penyelesaian berbagai persoalan pembangunan.
Ketua Fordekiis sekaligus mantan Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Mas’udi mengatakan, Gubernur Luthfi memiliki karakter kepemimpinan tersendiri.
“Dari gaya maupun dari sisi kebijakannya, dia salah satu tipe gubernur yang mennjadikan persoalan masyarakat sebagai prioritas untuk diselesaikan,” bilangnya.
Menurutnya, prinsip collaborative governance (pemerintahan kolaboratif) yang Pemprov Jateng usung membuka ruang bagi berbagai pihak untuk terlibat dalam proses pembangunan.
Wawan berkata, hubungan pemerintah dengan perguruan tinggi semestinya berjalan dua arah.
Kampus memiliki hasil penelitian, inovasi, dan kapasitas keilmuan yang dapat menjadi masukan kebijakan.
