Sebaliknya, persoalan yang dihadapi pemerintah bisa menjadi bahan kajian akademik untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan.
“Kami tahu bahwa kolaborasi ini menjadi kunci paling pokok agar inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran yang ada di kampus itu bisa menginspirasi kebijakan yang ada di pemerintah,” ucapnya.
Bagi Wawan, tata kelola kolaboratif juga perlu menjangkau dunia usaha dan masyarakat.
Dengan demikian, katanya, penyelesaian persoalan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sekaligus melibatkan pihak-pihak yang memiliki sumber daya dan keahlian sesuai kebutuhan.
BACA JUGA: Saat Mangrove Jadi Penjaga Masa Depan, Pegadaian dan Pemkot Bergerak Hijaukan Pesisir Kota Tegal
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Supriadi Torro menilai, sambutan Gubernur Jateng memperlihatkan gaya kepemimpinan yang humanis.
“Apa yang beliau angkat sebagai satu persoalan, kemudian dia beri solusi. Semua langkah-langkahnya terukur,” katanya.
Supriadi juga melihat pentingnya perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah. Menurutnya, kapasitas keilmuan kampus dapat membantu pemerintah menentukan arah kebijakan sekaligus mengevaluasi persoalan yang belum terselesaikan.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan 123 perguruan tinggi di wilayahnya melalui berbagai program.
Bentuknya berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN), desalinasi, pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni, hingga penanganan stunting.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan daerah. Salah satunya melalui kegiatan KKN tematik dan pendampingan desa binaan.
Luthfi mengatakan, sejumlah tantangan yang dihadapi Jawa Tengah, mulai dari penanganan rob di wilayah pesisir, kebutuhan tenaga kerja siap pakai, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
BACA JUGA:Hidup Berdampingan dengan Rob, Warga Pesisir Demak Harapkan Pemulihan Mangrove
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan kontribusi berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial dan politik.
Luthfi mengatakan, pembangunan juga harus menyentuh kualitas manusia secara menyeluruh.
Karena itu, FISIP dia harapkan mengambil peran dalam memahami persoalan sosial dan memberikan kontribusi terhadap arah pembangunan daerah. (adv)
