Fokus pembelajaran meliputi pengelolaan ruang terbuka hijau, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, hingga digitalisasi sistem keuangan daerah.
“Kami ingin belajar bagaimana Surabaya mengelola taman kota dan membangun budaya kerja ASN yang lebih disiplin. Kami juga ingin mempelajari sistem pelaporan keuangan berbasis digital seperti di Medan agar pelayanan publik dapat terpantau secara real time setiap hari,” jelas Agustina.
Selain mempertahankan opini WTP, kinerja fiskal Kota Semarang juga menunjukkan tren positif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2025 mencapai sekitar Rp3,4 triliun, meningkat sekitar Rp600 miliar dari realisasi tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp2,8 triliun.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono, menilai laporan pertanggungjawaban APBD menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi efektivitas penyusunan maupun pelaksanaan anggaran daerah.
“Laporan realisasi APBD menjadi cermin keberhasilan pemerintah dalam mengelola anggaran. Dari situ akan terlihat apakah target yang tersusun mampu terealisasi dengan baik atau masih memerlukan perbaikan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi keberhasilan Pemkot Semarang mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan konsistensi pemerintah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang sesuai dengan ketentuan.
“Harapan kami, opini WTP ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Semarang terus menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” katanya.
Suharsono turut menyoroti kenaikan PAD yang menurutnya menjadi indikator positif terhadap kemampuan fiskal daerah.
“PAD meningkat sekitar Rp600 miliar dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan kinerja pemerintah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah semakin baik dan patut di apresiasi,” pungkasnya. (*)
