SEMARANG, beritajateng.tv – Aksi dukungan terhadap Bupati Pati nonaktif Sudewo kembali mewarnai jalannya persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Semarang. Sejumlah pendukung yang datang dari Kabupaten Pati menyuarakan tuntutan agar Sudewo terbebaskan, bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan menegakkan keadilan.
Salah satu pendukung, Sukarni, warga Desa Lahar Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, menyampaikan aspirasinya di depan gedung Pengadilan Tipikor Semarang. Dengan lantang, ia berulang kali meneriakkan tuntutan pembebasan Sudewo.
“Bebaskan Sudewo, Pak. Bebaskan Pak Sudewo korban politik, Pak,” teriak Sukarni di sela aksi pada Senin, 6 Juli 2026.
Sukarni mengaku merupakan rakyat biasa yang merasakan manfaat pembangunan saat Sudewo memimpin Kabupaten Pati.
Ia kemudian menyampaikan permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto agar memastikan penegakan hukum berlangsung secara adil.
“Saya Bu Sukarni dari rakyat Desa Lahar Tlogowungu. Saya yakin video ini sampai ke beranda Pak Prabowo,” ujarnya.
BACA JUGA: Sentil Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, Sudewo: Jangan Memfitnah Saya Terus
Menurutnya, sebagai warga negara dan pembayar pajak, ia berharap proses hukum berjalan berdasarkan asas keadilan.
“Dulu saya dukung Pak Prabowo tidak dapat apa-apa. Hanya satu saya minta, Pak Prabowo tegakkan keadilan yang sebenar-benarnya. Keadilan yang sejujur-jujurnya. Pak Sudewo tidak bersalah Pak,” katanya.
Sementara itu, massa yang terdominasi ibu-ibu juga menegaskan bahwa kehadiran mereka dalam aksi solidaritas di depan Pengadilan Tipikor Semarang bukan karena mereka dapat bayaran.
“Saya hadir di Gedung Tipikor Semarang ini tidak dapat bayaran sama sekali. Saya datang karena melihat hasil kerja nyata pembangunan dan ingin mengawal sidang Bapak Sudewo agar berjalan lancar dan beliau bisa membangun Pati lagi. Ini benar-benar suara akar rumput,” ungkap Sukarni.
Desak KPK Periksa Pejabat Sebelumnya
Selain meminta Sudewo dibebaskan, pendukung Sudewo, Tomo juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa pejabat-pejabat yang pernah memimpin Kabupaten Pati sebelum Sudewo. Menurutnya, pemeriksaan tidak seharusnya hanya menyasar satu pihak.
