SEMARANG, beritajateng.tv – Calon Walikota Semarang nomor urut 01, Agustina Wilujeng, mengungkapkan bahwa indeks pelayanan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Semarang terus mengalami peningkatan.
Namun, ia bertekad untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan tersebut dengan memberikan reward kepada ASN yang berkinerja baik.
Agustina menjelaskan bahwa masyarakat perlu menghargai kinerja positif ASN dan tidak mencurigai mereka.
BACA JUGA: Video Agustina Wilujeng: Kekuatan Tata Kelola dan Pelayanan Publik Ada di ASN
“Masyarakat sudah menyadari bahwa kekuatan pelayanan publik terletak pada ASN. ASN Kota Semarang sudah bekerja keras dengan prestasi yang terus meningkat. Kami berkomitmen untuk memaksimalkan kinerja itu dengan memberikan reward. Namun, jika ada ASN yang melanggar hukum, tentu harus tindak tegas,” jelasnya.
Selain memberikan penghargaan, Agustina juga berencana merapikan manajemen di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Ia ingin memberikan solusi bagi ASN yang kinerjanya terhambat oleh peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron.
“Manajemen perlu dirapikan dan dihadirkan ahli untuk menyelaraskan aturan-aturan yang ada, sehingga memudahkan ASN dalam memberikan pelayanan,” ungkapnya.
Agustina menambahkan, untuk meningkatkan pelayanan, proses kerja ASN harus di permudah.
“Kesejahteraan ASN juga harus mendapat perhatian. Kami ingin mengatur waktu kerja dengan baik. Jika ada lembur yang tidak memberikan dampak signifikan pada masyarakat, sebaiknya di hindari. Misalnya, ASN seharusnya memanfaatkan waktu akhir pekan untuk berkumpul dengan keluarga,” tuturnya.
Perhatikan Nasib Non ASN dan PNS
Calon Walikota ini juga akan memperhatikan ASN non-PNS dan pegawai non-ASN yang mengikuti tes untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Agustina menyatakan perhatian ini penting mengingat jumlah mereka yang banyak dan peran mereka yang vital dalam meningkatkan kinerja pelayanan.
“Mereka perlu di angkat menjadi PPPK agar mendapatkan gaji dan tunjangan yang lebih layak. Jika tidak di angkat, mereka hanya akan menerima honor yang tidak signifikan,” jelasnya.
Pengangkatan status menjadi PPPK sangat kita perlukan. Mengingat ASN non-PNS dan pegawai honorer non-ASN sudah menunjukkan kinerja dan tanggung jawab yang jelas.
“Saat ini mereka memiliki eksistensi dan tanggung jawab struktural, serta bekerja dengan program yang ada. Oleh karena itu, pengangkatan sebagai PPPK harus didorong,” tutup Agustina. (*)
Editor: Elly Amaliyah
