“Kapolda Jateng harus bertanggungjawab atas insiden di Wadas,” tegasnya.
Mestinya, lanjut Gumilang, dalam penanganan masalah Polri lebih mengedepankan langkah-langkah persuasif dan kemanusiaan.
Sementara itu Ketua IMM Pekalongan Afifana menjelaskan, bahwa aksi ini sebagai tindak lanjut dari instruksi DPP dan DPD IMM Jawa Tengah. Namun begitu, sebelum aksi ini terjadi pihaknya terlebih dahulu telah melaksanakan kajian dan konsolidasi IMM se Pekalongan.
“Selain tuntutan di atas kami juga tidak ingin kejadian serupa terjadi di Pekalongan,” tuturnya.
Afifana menyampaikan bahwa aksi tersebut wajib dilaksanakan. Selain sebagai bentuk solidaritas, isu ini menjadi perhatian khusus PP Muhammadiyah. Menurutnya, sebagai organisasi otonom IMM harus menyambut baik pandangan PP Muhammadiyah terkait kasus Wadas, salah satunya melalui aksi ini.
“Melalui Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah telah lama mengeluarkan pernyataan sikap kaitan Wadas ini,” katanya.
Setelah cukup lama melakukan orasi, massa aksi akhirnya ditemui oleh Ketua DPRD Kota Pekalongan. Kepadanya massa aksi menyampaikan poin-poin tuntutannya untuk kemudian disampaikan ke pihak-pihak terkait. (RI)
