Ia menegaskan, mahasiswa menolak jika polisi yang terlibat pelanggaran hukum hanya mendapat sanksi etik internal.
BACA JUGA: Video Rekonstruksi Tewasnya Mahasiswa Unnes Iko Juliant Bongkar Versi Beda di TKP
“Tuntutan dari teman-teman mahasiswa adalah polisi yang melakukan hal seperti itu bukan hanya beroleh hukuman secara etik dari internal saja, tapi memang tindak pidana umum atau sidang umum. Yang mana nantinya pidananya itu sesuai dengan masyarakat biasa, bukan sebagai polisi,” tegasnya.
Menurutnya, dalam sejumlah kasus sebelumnya, pelaku polisi hanya mendapat sanksi pemecatan tanpa kejelasan proses pidana umum.
“Sejauh ini yang kemarin melakukan pembunuhan itu hanya mendapatkan pemecatan. Belum ada tindak lanjut sidang-sidang yang memang pada akhirnya menjadikan dia dituntut sebagai pelaku seperti masyarakat biasa,” ujarnya.
Secara garis besar, kata Septia, ratusan mahasiswa yang hadir dalam unjuk rasa itu membawa tiga tuntutan utama.
“Jadi tuntutan kami secara garis besar itu yang pertama reformasi Polri, reformasi dari tim reformasi Polri, dan transparansi dari penanganan kasus-kasus pembunuhan yang sudah dilakukan oleh pemerintah,” tutur Septia.
Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Damai dan Simbolik
Septia memperkirakan total massa aksi mencapai 700 hingga 800 mahasiswa. Selain menyuarakan tuntutan, Septia menegaskan aksi tersebut digelar secara damai dan simbolik.
“Kalau dari UNNES itu sekitar 300 lebih, UNDIP 200. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang sampai 100,” terang Septia.
Dalam kesempatan itu, Septia menegaskan aksi unjuk rasa bersifat simbolik dan damai. Sebab, aksi damai itu juga sekaligus ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap demonstrasi ricuh yang berlangsung pada Agustus 2025 lalu.
“Sebenarnya kami full aksi damai, memang kami hanya untuk menyuarakan saja. Karena tujuan kami selain menyuarakan apa yang jadi keresahan kami, kami juga ingin mengembalikan trust masyarakat,” terang dia.
