“Dengan demikian apabila semuanya sudah selesai, dan Kades/Kalur sudah memiliki sertifikat TTE ini nanti bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Kabupaten Blora. Mohon doa restunya semoga proses yang sedang kami lakukan terkait penandatanganan TTE di BSSN bisa selesai, namun untuk Kecamatan Japah sudah seluruhnya punya sertifikasi dan sudah bisa melakukan TTE,” ungkapnya.
Diharapkan adanya peluncuran aplikasi Esuk Layang Mabur bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, kemudahan, pelayanan yang lebih maksimal dalam kebutuhan surat keterangan.
“Sengaja, hari ini kami undang Kapolres, Dandim, BPD, BRI, kita perlu kesepahaman. Artinya nanti kalau masyarakat tindak ke BPD, BRI ketika membawa surat tidak ada stempelnya itu berlaku. Karena Japah itu nanti sudah kita keluarkan satu bentuk surat dari produk TTE, tidak ada stempel basahnya, yang ada hanya barkot, dan berlaku sah,” tegasnya.
Peluncuran dilakukan oleh Sekda Blora Komang Gede Irawadi, SE., M.Si mewakili Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP., M.Si, dengan menekan tombol clock wall pada layar digital.
Ikut mendampingi Sekda Blora dalam peluncuran aplikasi Esuk Layang Mabur, Ketua DPRD Blora HM Dasum, SE., M.MA., Forkopimda Blora, Camat Japah M. Sanaji, SE.,MM dan Kepala Dinkominfo Blora Pratikto Nugroho, S.Sos., MM.
Dalam kesempatan itu, Sekda Blora Komang Gede Irawadi, SE., M.Si., menyampaikan ucapan terimakasih atas diselenggarakan acara tersebut, terutama dilaunchingnya aplikasi Layang Mabur dan didorong untuk segera dikembangkan secepatnya sehingga bisa semua desa menerapkan Layang Mabur ini (TTE).
“Pesan saya Pak Lurah, Pak Kades, Bu Kades, satu lagi Cash Management System (CMS) kalau sudah diterapkan kemana-mana cukup dengan handphone. Nanti TTE ini juga demikian, menggunakan HP. Kalau CMS menyetujui belanja, tidak harus ditandatangani di kantor. Tetapi bisa dilakukan dimana saja,” ucapnya.
Sehingga, menurut Sekda Blora, mohon kepada Dinkominfo Blora untuk dibantu, karena salah satu dari Smart City, yaitu digitalisasi terkait transaksi, baik keuangan maupun non keuangan.
