Menurutnya, Prabowo harus mengkaji tersebut menggunakan hukum tata negara karena usulan tersebut memiliki landasan konstitusi yang kuat.
“Ya presiden harus lakukan, menanggapi usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi,” ujar Komarudin di Kompleks MPR/DPR RI, Senin 28 April 2025 silam.
BACA JUGA: Survei Andika-Hendi Ungguli Luthfi-Yasin, Golkar Jateng Minta Parpol Pengusung Masifkan Konsolidasi
Ia menyampaikan bahwa usulan purnawirawan itu tidak boleh mereka pandang sebelah mata.
Terlebih, dalam usulan tersebut terdapat nama mantan wakil presiden, Try Sutrisno, yang ikut menandatangani dan memberikan restu untuk mengganti Gibran.
“Itu harus ada kajian tadi saya bilang, karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini. Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan,” katanya.
Selama ini, kata dia, hanya PDIP yang menyuarakan soal isu kecurangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kemudian melanggengkan Gibran menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo.
Menurutnya, jika para purnawirawan tersebut berjalan bersama PDIP sejak awal, maka hasilnya akan lebih maksimal. (*)
Editor: Farah Nazila
