SEMARANG, beritajateng.tv – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Jawa Tengah-DIY mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) menjadi Rp2,7 juta hingga Rp3 juta pada tahun 2026 mendatang.
UMP Jateng pada tahun 2025 ialah Rp 2.169.349, angka itu naik 6,5 persen dari UMP 2024 yang sebesar Rp2.036.947.
Tuntutan itu disampaikan oleh Ketua PMKRI Jateng-DIY, Nathael Bremana, saat dijumpai di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu, 10 September 2025 sore.
Bukan tanpa alasan, kenaikan UMP yang Nathael ajukan itu berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah yang ia sebut hampir sama dengan Bali dan DIY.
Dari informasi yang beritajateng.tv dapat, realisasi PAD Jawa Tengah per Juni 2025 mencapai Rp7,14 triliun. Sementara realisasi PAD Provinsi Bali per Juni 2025 mencapai Rp8,13 triliun.
Menurut Nathael, kenaikan UMP itu layak terwujudkan lantaran PAD dan APBD Jateng ia nilai sejajar dengan DIY maupun Bali. Sebagai informasi, UMP Bali 2025 ialah Rp2.996.561 dan UMP DIY 2025 ialah Rp2.264.080. Sementara UMP Jawa Tengah hanya Rp 2.169.349.
“Seharusnya [UMP] Jawa Tengah bisa lebih tinggi dengan total APBD dan PAD yang ada. Bahkan dengan Jawa Barat, PAD Jateng lebih tinggi. Maka hal ini yang perlu kita kawal bersama bagaimana meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja,” ujarnya.
Ia menegaskan, target UMP Jawa Tengah di angka Rp2,7-3 juta bukan sesuatu yang mustahil.
“Di Bali saja UMP itu Rp2,9 juta. Maka bukan hal yang sulit bagi Jawa Tengah untuk menaikkan UMP buruh dan pekerja,” kata Nathael.
Selain itu, PMKRI juga meminta DPRD Jawa Tengah mengalokasikan anggaran bagi masyarakat miskin dan rentan dalam bentuk bantuan tunai langsung maupun program pasar murah.
Soroti gaya hidup mewah pejabat, PMKRI singgung kesenjangan dan tuntutan 17+8
Selain mendesak kenaikan UMP, Nathael juga menyinggung isu lain yang menurutnya krusial di Jawa Tengah. Ia menyebut pihaknya turut membersamai tuntutan rakyat bertajuk ‘17+8’ bersama berbagai kelompok gerakan dan influencer, meski fokus utama mereka tetap pada isu regional Jawa Tengah.
“Secara prinsip kami juga membersamai tuntutan 17+8 bersama teman-teman gerakan lain. Namun dalam konteks Jateng, kami menspesifikasi pada permasalahan regional yang perlu dikawal,” jelasnya.
Nathael juga menyoroti gaya hidup mewah pejabat dan keluarganya yang teranggap mencolok di tengah kondisi rakyat. Menurutnya, fenomena itu melahirkan jurang kesenjangan.
“Hal yang terjadi saat ini adalah masyarakat melihat kesenjangan kehidupan mewah pejabat dan keluarganya, nepo kids, nepo babies, yang tidak sebanding dengan rakyat sebagai tuannya. Rakyat yang bayar pajak, tapi justru hidupnya ditekan dengan UMP rendah, sementara pejabatnya hidup berlebihan,” tegasnya.
BACA JUGA: Timnas Indonesia Bersiap Laga Bulan Ini, Apa Saja Persiapannya Jelang Merumput di Lapangan Hijau Surabaya?
Nathael menilai, pejabat seharusnya tidak hanya berbicara soal perbaikan, melainkan memberi langkah nyata yang bisa langsung masyarakat rasakan.
“Kalau bisa, tunjangan atau dana aspirasi diberikan langsung ke masyarakat. Itu jauh lebih meringankan, atau dibuat program jangka panjang untuk menggerakkan ekonomi, UMKM, dan usaha kecil,” katanya.
Kritik pejabat nirempati, PMKRI desak alokasi gaji untuk korban dan rakyat miskin
Nathael juga menyinggung minimnya empati pejabat atas berbagai persoalan bangsa. Ia membandingkan dengan kondisi di Nepal, yang mana pemimpin tinggi bahkan mundur akibat tekanan rakyat. Sementara di Indonesia, menurutnya, tak satu pun pejabat melakukan hal serupa.
“Sebagian besar pejabat kita nirempati terhadap kondisi saat ini. Bahkan tidak ada satupun yang mau mengundurkan diri. Alih-alih begitu, mengalokasikan dana operasionalnya untuk rakyat saja juga tidak dilakukan,” ujarnya.
Ia menyebut kekecewaan itu semakin dalam ketika melihat para korban demonstrasi belum mendapatkan jaminan yang layak.
“Kan ada 10 korban yang turun untuk mengawal demokrasi, tapi jaminan terhadap keluarganya, saksi, atau korban itu belum ada. Sampai sekarang hanya Affan yang baru dapat jaminan. Itu sangat melukai,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, PMKRI mendesak agar pejabat yang terlibat dalam masalah ini minimal rela mengorbankan sebagian gaji atau fasilitas negara yang mereka terima untuk dialihkan kepada masyarakat miskin dan rentan.
“Kalau mereka tidak mau mundur, minimal sekurang-kurangnya merelakan dana operasional atau gajinya untuk masyarakat yang rentan dan miskin,” pungkas Nathael. (*)
Editor: Farah Nazila
