SEMARANG, 31/5 (beritajateng.tv) – Bencana banjir rob yang terjadi di wilayah pantura Jawa Tengah diperkirakan masih akan berlanjut pada akhir Mei hingga awal Juni 2022. Jateng menjadi provinsi yang terdampak paling parah. Salah satu penyebabnya adalah penurunan muka tanah yang terjadi sangat cepat. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyoroti kurangnya antisipasi Pemprov Jateng akan banjir rob. Menurut KNTI, program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk masyarakat pesisir dan nelayan belum menjadi prioritas.
Ketua Harian DPP KNTI, Dani Setiawan mengatakan, hasil kajian KNTI di Jateng, alokasi anggaran daerah masih rendah dan cenderung mengalami penurunan. Proporsi alokasi anggaran perubahan iklim di kawasan pesisir pada 2019 sebesar 31,81 persen dari total belanja perubahan iklim atau hanya 0,20 persen dari total belanja daerah. Jumlahnya justru menurun menjadi 31,25 persen atau hanya 0,21 persen dari total belanja daerah.
Sedangkan pada 2021, proporsi anggaran perubahan iklim untuk kawasan pesisir hanya mendapat alokasi sebesar 8,52 persen dari total belanja perubahan iklim atau hanya sekitar 0,08 persen dari total belanja daerah.
“Kecilnya porsi anggaran menyebabkan dampak serius ketika bencana seperti banjir rob menenggelamkan kota-kota pesisir Jawa Tengah dan mengakibatkan dampak besar, baik secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat pesisir, khususnya para pembudidaya dan nelayan kecil,” ujarnya dalam rilis yang dikirimkan.
Dia menambahkan, banjir rob menggenangi banyak wilayah pesisir di Indonesia dalam sepekan ini. Aktivitas warga di pesisir lumpuh terutama nelayan kecil, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah perikanan dan pemasar ikan baik tingkat bakul kecil maupun besar. Di Pulau Jawa, banjir rob terjadi di Kota Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pemalang, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, hingga Kabupaten Indramayu. Sementara banjir rob yang terjadi di Pulau Sumatera tersebar di Kota Medan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Batubara.
