SEMARANG, beritajateng.tv – Tim Penasehat Hukum Eks Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (Mbak Ita) menyebut perkara yang menimpa kliennya bukan perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT), melainkan perkara penyelidikan dan tidak merugikan negara.
Hal ini Pengacara Mbak Ita, Erna Ratnaningsih sampaikan dalam duplik atau tanggapan atas replik jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK di Pengadilan Tipikor Semarang, Jumat, 15 Agustus 2025.
“Perkara ini secara karakteristik bukan perkara OTT (Operasi Tangkap Tangan). Melainkan, perkara yang melalui fase penyelidikan yang cukup panjang, sebelum masuk dalam penyelidikan saksi,” kata Erna.
Menurutnya, terdapat perbedaan signifikan, karena perkara dugaan korupsi kliennya tidak kerugian negara.
“Penuntut umum, dalam repliknya menyamakan perkara ini dengan perkara OTT, eks Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali. Ini tidak relevan, karena pemotongan insentif pajak di Sidoarjo diinisiasi dan dilakukan oleh terpidana langsung,” kata dia.
BACA JUGA: Minta Mbak Ita Bebas, Pengacara Nilai Jaksa KPK Gagal Buktikan Kliennya Melanggar Hukum
Selain itu, lanjut dia, Kepala BPPD (Badan Pelayanan Pajak Daerah) Sidoarjo ikut mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Dalam perkara Mbak Ita, kata Erna, Kepala Bapenda Indriyasari justru melenggang bebas dengan bebas tanpa ikut bertanggung jawab.
“Bahkan setelah terdakwa satu mempertanyakan keadaan tersebut kepada penuntut umum saat membacakan nota pembelaan. Tidak ada satu kalimat pun dari penuntut umum untuk menjelaskan keadaan tersebut,” imbuh Erna.
Dalam kesempatan itu, tim penasehat hukum meminta menelaah kembali sifat dan bukti persidangan, karena kesesuaian dan relevansi alat bukti yang akan menentukan putusan.
BACA JUGA: Mbak Ita Curiga Kasus Korupsinya Sengaja “Ada” Jelang Pilkada
Kuasa hukum meminta bukti relevan ditampilkan, bukan berdasarkan asumsi dan anggapan-anggapan, tanpa fungsi adanya perbuatan, tanpa bukti adanya kemufakatan, tanpa bukti adanya penerimaan dan penguasaan uang dari terdakwa Mbak Ita. (*)
Editor: Farah Nazila
