BUMDes Didorong Gerakkan Potensi dan Peluang di Desa

Para narasumber Sosialisasi Non Perda "Pengembangan BUMDes untuk Kesejahteraan Masyarakat" yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. (wahyu robert/beritajateng.tv)

SEMARANG, 11/10 (beritajateng.tv) – Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan mampu menggerakkan potensi dan peluang yang ada di desa. BUMDes diharapkan bisa berkolaborasi dengan para pelaku UMKM yang ada di desa dalam menggerakkan perekonomian.

Hal tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Non Perda “Pengembangan BUMDes untuk Kesejahteraan Masyarakat” yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Senin (10/10/2022).

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto mengajak warga untuk menggali potensi yang ada di masing-masing desa. Mulai dari potensi UMKM hingga pariwisata. “Saya harap sosialisasi BUMDes ini dapat membuka ide-ide atau gagasan untuk lebih memanfaatkan potensi-potensi desa yang ada. Tujuannya agar BUMDes dapat optimal mendorong pertumbuhan ekonomi di desa,” kata Bambang yang hadir secara daring.

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto hadir virtual dalam Sosialisasi Non Perda “Pengembangan BUMDes untuk Kesejahteraan Masyarakat” yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. (wahyu robert/beritajateng.tv)

Pria yang akrab disapa Bambang Kribo ini menambahkan, pemerintah perlu mendorong agar BUMDes bisa berperan aktif membangkitkan perekonomian masyarakat.

“BUMDes bisa menjadi sarana untuk warga yang punya UMKM untuk memasarkan produk-produknya setelah dua tahun lebih terdampak pandemi. BUMDes bisa memfasilitasi pelatihan bagi UMKM,” katanya.

Camat Suruh Budi Santoso menegaskan komitmen seluruh desa se Kecamatan Suruh agar tahun 2023 bisa melakukan penyertaan modal kepada BUMDes. Hal itu sebagai bentuk komitmen untuk pengembangan usaha serta upaya pelaksanaan workshop formulasi pengalokasian dana desa berbasis kinerja oleh Kemenkeu.

Dikatakannya, arah kebijakan dana desa tahun 2023 utamanya untuk program pemulihan ekonomi. Yaitu perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem maksimal 25 persen, memberikan bantuan permodalan ke BUMDes untuk menggerakkan perekonomian desa, serta dana operasional pemerintahan desa.

“Disamping itu, untuk dukungan program sektor prioritas di desa termasuk penanganan stunting, mendukung ketahanan pangan, pembangunan lumbung pangan desa dan pariwisata sesuai dengan potensi dan karakteristik desa,” katanya.

Kepala Dispermades Kabupaten Semarang Moh Edy Sukarno mengatakan, BUMDes merupakan badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah desa atau bersama desa-desa. Keseluruhan atau sebagian besar modal BUMDes diberikan oleh desa dan beberapa desa. BUMDes melakukan usaha dengan memanfaatkan aset desa dan mengembangkan potensi desa guna kesejahteraan masyarakat desa dan peningkatan pendapatan desa.

“Yang unik BUMDes ini berkarakter bisnis sosial. Orientasinya memecahkan masalah sosial dan memberikan dampak sosial, mengedepankan prinsip dan etika bisnis, transaparan serta akuntabel,” katanya dalam acara yang dimoderatori Nurkholis tersebut.

Meski begitu, ada sejumlah fenomena BUMDes yang banyak ditemui. Diantaranya tidak berbasis potensi dan peluang, ada Perdesnya tapi tidak ada usahanya, kanibalisme usaha masyarakat, serta hanya berjalan sekedarnya.

“Jenis usaha BUMDes bisa bermacam-macam. Mulai dari manufacturing/produksi, layanan kebutuhan dasar, distribusi dan jasa, hingga jasa keuangan. Jenis usahanya bisa dikembangkan sesuai kebutuhan dan potensi desa,” paparnya. (adv)

editor: ricky fitriyanto

Leave a Reply