Scroll Untuk Baca Artikel
HeadlineJatengNews Update

BUMDes Didorong Gerakkan Potensi dan Peluang di Desa

×

BUMDes Didorong Gerakkan Potensi dan Peluang di Desa

Sebarkan artikel ini
Para narasumber Sosialisasi Non Perda "Pengembangan BUMDes untuk Kesejahteraan Masyarakat" yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. (wahyu robert/beritajateng.tv)

SEMARANG, 11/10 (beritajateng.tv) – Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan mampu menggerakkan potensi dan peluang yang ada di desa. BUMDes diharapkan bisa berkolaborasi dengan para pelaku UMKM yang ada di desa dalam menggerakkan perekonomian.

Hal tersebut mengemuka dalam Sosialisasi Non Perda “Pengembangan BUMDes untuk Kesejahteraan Masyarakat” yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Senin (10/10/2022).

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto mengajak warga untuk menggali potensi yang ada di masing-masing desa. Mulai dari potensi UMKM hingga pariwisata. “Saya harap sosialisasi BUMDes ini dapat membuka ide-ide atau gagasan untuk lebih memanfaatkan potensi-potensi desa yang ada. Tujuannya agar BUMDes dapat optimal mendorong pertumbuhan ekonomi di desa,” kata Bambang yang hadir secara daring.

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto hadir virtual dalam Sosialisasi Non Perda “Pengembangan BUMDes untuk Kesejahteraan Masyarakat” yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. (wahyu robert/beritajateng.tv)

Pria yang akrab disapa Bambang Kribo ini menambahkan, pemerintah perlu mendorong agar BUMDes bisa berperan aktif membangkitkan perekonomian masyarakat.

“BUMDes bisa menjadi sarana untuk warga yang punya UMKM untuk memasarkan produk-produknya setelah dua tahun lebih terdampak pandemi. BUMDes bisa memfasilitasi pelatihan bagi UMKM,” katanya.

Camat Suruh Budi Santoso menegaskan komitmen seluruh desa se Kecamatan Suruh agar tahun 2023 bisa melakukan penyertaan modal kepada BUMDes. Hal itu sebagai bentuk komitmen untuk pengembangan usaha serta upaya pelaksanaan workshop formulasi pengalokasian dana desa berbasis kinerja oleh Kemenkeu.

Tinggalkan Balasan