SEMARANG, beritajateng.tv – Dalam debat capres terakhir, Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengemukakan tuntutan revisi terhadap UU Cipta Kerja oleh buruh, karena mereka anggap merugikan.
“Sehingga kawan-kawan buruh yang kemarin bertemu dengan saya tolong segera review UU Cipta Kerja. Karena ini yang perlu mendapatkan keseimbangan dengan nasib kami dan tentu saja pembangunan ini harus berorientasi pada SDM atau manusia, budi pekerti yang baik sopan toleran tidak adigang adigung adiguna sehingga mereka bisa menjadi manusia berbudaya yang lengkap,” ujar Ganjar, Minggu, 4 Februari 2024 malam.
BACA JUGA: CEK FAKTA: Ganjar Pranowo Sebut Tak Adanya Fasilitas Kesehatan di Merauke, Benar?
Benarkah klaim Ganjar dalam debat capres terakhir soal buruh tuntut revisi UU Cipta Kerja?
Sementara itu, klaim Ganjar tersebut terbukti benar, menurut Senior Research Associate Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), Klara Esti.
“Serikat Pekerja telah mengajukan uji formil UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan sejak pertama kali disahkan pada 2020 lalu, UU Cipta Kerja ditolak oleh berbagai serikat pekerja, akademisi, pegiat HAM, hingga mahasiswa,” kata Klara.
Sebagian besar pekerja dan buruh menuntut revisi UU Cipta Kerja, karena sebagian besar isi kluster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja merugikan mereka.
Ada berbagai pengurangan hak-hak ketenagakerjaan yang teratur dalam UU Cipta Kerja. Misalnya, seperti penghapusan batas waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menyulitkan pekerja untuk menjadi pekerja tetap.
BACA JUGA: CEK FAKTA: Pendiri Partai Demokrat Balik Arah Dukung Ganjar-Mahfud, Sebelumnya Dukung Prabowo
Dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati, menyatakan bahwa sebagian besar pekerja atau buruh menuntut revisi UU Cipta Kerja karena sebagian besar isi klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja merugikan mereka.
“Terdapat beragam pengurangan hak-hak ketenagakerjaan yang teratur dalam UU Cipta Kerja. Misalnya, penghapusan batas waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menyebabkan pekerja sulit untuk menjadi pekerja tetap,” kata Nabiyla.
Debat pamungkas Pilpres 2024 ini sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres. Tema debat tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi. (*)
