SEMARANG, beritajateng.tv – Usai ramai soal Gus Miftah yang ucapkan kata kurang elok ketika berdakwah kini kembali hangat istilah Rakyat Jelata.
Istilah tersebut terlontarkan oleh Juru Bicara Kepresidenan Adita Irawati saat memberikan tanggapan soal kasus Gus Miftah. Netizen menilai bahwa istilah tersebut kurang elok apabila ia ucapkan lantaran bersifat sensitif.
Tak heran apabila menuai banyak polemik khususnya makna dalam konteks berkomunikasi di publik.
Namun tahukah kamu apa sesungguhnya arti dari istilah tersebut? berikut ini penjelasannya.
BACA JUGA: Semarang Darurat Kreak! Berikut Pengertiannya dan 4 Istilah Lainnya
Arti Istilah Rakyat Jelata
Secara linguistik, istilah “rakyat jelata” pada dasarnya memiliki makna yang netral. Akan tetapi, dalam konteks sosial dan budaya, kata ini sering terdengar merendahkan karena cenderung merujuk pada lapisan masyarakat bawah.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “rakyat jelata” berarti rakyat biasa atau kelompok masyarakat dari golongan bawah.
Sementara itu, Wiktionary menjelaskan bahwa istilah ini merujuk pada individu yang tidak memiliki status atau kedudukan tinggi dalam masyarakat.
Secara historis, istilah ini menjadi sebuah pembeda antara golongan bangsawan dan masyarakat pada umumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaannya menjadi lebih bernuansa negatif, terutama dalam situasi yang sensitif.
Secara historis, “rakyat jelata” telah digunakan sejak zaman kerajaan untuk menggambarkan masyarakat yang tidak memiliki posisi istimewa.
BACA JUGA: Usung Vokalis Baru, Soegi Bornean Luncurkan Lagu ‘Langgas’
Dalam budaya Indonesia, istilah ini sering muncul dalam cerita rakyat yang menggambarkan perjuangan masyarakat kecil melawan ketidakadilan.
Namun, istilah ini jarang digunakan dalam komunikasi formal saat ini karena konotasinya yang dapat dianggap merendahkan.
Pilihan kata seperti “masyarakat umum” atau “warga biasa” lebih sering dipilih dalam konteks yang serupa.
Popularitas istilah ini juga memicu perdebatan di media sosial. Sebagian pengguna media sosial membela penggunaan istilah tersebut sebagai bagian dari bahasa formal.
Sementara yang lain berpendapat bahwa pejabat publik harus lebih cermat dalam memilih kata. (*)
