Namun, lanjut dia, tidak sedikit orang tua yang justru bekerja di hari Sabtu. Situasi itu membuat pengawasan anak tidak maksimal dan mendorong anak lebih banyak menghabiskan waktu bermain gawai atau gadget.
“Di satu sisi, mungkin di wilayah pinggir itu bisa jadi orang tuanya hari Sabtu juga masuk bekerja, terus pengawasan anak-anak juga enggak maksimal. Nah, kadang anak-anak cenderung larinya ke gadget ya, ke HP yang lain-lain kan itu kadang itu yang salah satunya juga pengawasan kurang maksimal,” tuturnya.
BACA JUGA: Gandeng Akademisi, Pemprov Jateng Bakal Sosialisasi Enam Hari Sekolah dalam Waktu Dekat
Syamsudin juga menyinggung soal ketahanan siswa selama lima hari sekolah penuh. Ia menyebut performa siswa kerap menurun saat pembelajaran melewati jam 1 siang.
“Kemudian pada saat lima hari sekolah, tingkat ketahanan anak juga performanya setelah jam 1 misalnya pukul setengah 2 itu tidak seprima saat pagi, mungkin juga kelelahan dan sebagainya,” lanjutnya.
Ia menegaskan seluruh masukan publik, mulai dari petisi, komentar di media sosal, hingga forum diskusi, akan tetap menjadi bahan pertimbangan dalam kajian.
“Namun demikian dari semua hal yang nanti akan direncanakan kebijakan itu memang ini akan ditujukan untuk kebaikan siswa. Kami terbuka nanti kami juga akan buka diskusi soal itu,” kata dia.
Syamsudin tegaskan perubahan ke enam hari sekolah tak sama dengan perubahan kurikulum
Terkait kekhawatiran publik soal kebijakan yang terus berubah, Syamsudin menegaskan bahwa sistem lima atau enam hari sekolah bukan perubahan kurikulum seperti yang banyak pihak bayangkan.
“Nah, kalau bicara soal kebijakan enam hari atau lima hari sekolah bukan seperti [perubahan] kurikulum, dari pusat itu koridornya jam minimal satu minggu itu sudah terpenuhi 48 jam,” ujarnya.
Ia menjelaskan pemenuhan jam pelajaran bisa dengan dua pola. Jika lima hari sekolah, maka jam belajar otomatis lebih panjang hingga sore. Sebaliknya, jika enam hari, jam belajar harian lebih pendek.
