“Seharusnya negara melalui kementerian terkait yakni Kemendikdasmen Pak Abdul Mu’ti maupun Pak Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan harus duduk bersama menentukan arah kurikulum, utamanya masa Orde Baru dan era Reformasi harus bagaimana,” jelas dia.
Joseph menjelaskan, ketidakberimbangan itu tampak jelas dalam pendokumentasian era Orde Baru di buku pelajaran.
“Kalau bicara ketidakberimbangan, contohnya ya posisi Pak Soeharto. Diceritakan terlibat peristiwa 65–66, kemudian pelanggaran-pelanggaran HAM berat, dan sebagainya, itu sebenarnya dijelaskan dalam pelajaran sejarah,” ucap dia.
BACA JUGA: Gus Ipul: Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Murni dari Masyarakat, Bukan Pemerintah
“Artinya, meski tidak secara eksplisit menyebut nama Pak Harto, narasinya ke sana: tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi di masa pemerintahannya. Padahal beliau presiden saat itu dan seharusnya bertanggung jawab,” sambung Joseph.
Ia menyebut materi pelajaran memang membahas pelanggaran HAM berat pada masa tersebut, namun tidak pernah menyebut nama Soeharto secara langsung.
“Secara gamblang memang tidak menyebut langsung Pak Harto sebagai pelaku atau aktor intelektualnya. Tapi arah pendokumentasiannya jelas, pertanggungjawaban utama itu pada presiden. Siapa lagi yang memutuskan situasi politik negara kalau tidak presiden? Karena sistem kita presidensial,” tegas dia.
Lebih jauh, Joseph menyebut guru sejarah berada dalam posisi dilematis ketika narasi Soeharto yang dibangun oleh negara tidak sinkron dengan materi pembelajaran.
Guru wajib sampaikan sejarah secara objektif kepada siswa
Baginya, guru memang hanya bisa mengikuti kurikulum, namun tetap berkewajiban menyampaikan sejarah secara objektif kepada siswa.
“Yang jadi persoalan adalah rambu-rambu atau aturan kurikulum sejarah ini mau dibawa ke mana,” kata Joseph.
Terlebih, kata Joseph, sejak era reformasi sampai sekarang, banyak yang meminta keberimbangan, termasuk aktivis, guru, atau siapa pun yang tahu betul apa yang terjadi di masa Orde Baru.
BACA JUGA: Fadli Zon Tegaskan Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Tetap Berproses
