SEMARANG, beritajateng.tv – Hari ini tepat sepekan setelah Presiden RI ke-2 Soeharto resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden RI sekaligus menantunya, Prabowo Subianto.
Penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional memicu polemik. Kekhawatiran pun datang dari sejarawan sekaligus guru sejarah asal Semarang, Joseph Army Sadhyoko.
Joseph yang mengajar di SMA Kolese Loyola itu menilai, ada risiko besar ketika figur Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional tanpa narasi sejarah yang utuh.
“Sangat [khawatir]. Sangat-sangat malah. Sejarah itu harus objektif, harus sampaikan hitam dan putih. Kalau hitamnya yang banyak, selama bukti sejarah mengarah ke sana, sampaikan hitam yang banyak. Kalau secara riset ilmiah tidak layak, sampaikan itu,” ujar Joseph saat beritajateng.tv hubungi via panggilan WhatsApp, Senin, 17 November 2025.
BACA JUGA: Soeharto Resmi Pahlawan Nasional, Hersubeno Arief: Bisa Hormati Jasanya, Jangan Lupa Sisi Gelapnya
Ia menegaskan, negara harus bertanggung jawab atas penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional tersebut, utamanya kepada generasi muda di bangku sekolah.
“Kalau ini keputusan sepihak negara, negara harus memberi narasi yang jernih terkait posisi Pak Harto dalam konteks sejarah dan ilmiah. Sekarang kembali ke institusi negara. Negara mau jujur atau hanya memainkan narasi putihnya saja?” tegasnya.
Joseph menyoroti akar masalah yang menurutnya sudah berlangsung lama, yakni ketidakberimbangan narasi sejarah dalam dunia pendidikan. Ia menyebut ada dua poin penting yang harus segera diperbaiki negara melalui kementerian terkait.
“Permasalahannya adalah narasi sejarah dalam dunia pendidikan kita sudah dibuat atau dikonsep tidak seimbang. Ini yang berbahaya,” ujarnya.
Soeharto resmi pahlawan nasional, negara mesti tentukan arah kurikulum terkait Orde Baru dan Reformasi
Menurutnya, Kementerian Pendidikan dan pembuat kebijakan terkait seharusnya duduk bersama menetapkan arah kurikulum, terutama terkait pembelajaran masa Orde Baru dan Reformasi.
“Seharusnya negara melalui kementerian terkait yakni Kemendikdasmen Pak Abdul Mu’ti maupun Pak Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan harus duduk bersama menentukan arah kurikulum, utamanya masa Orde Baru dan era Reformasi harus bagaimana,” jelas dia.
Joseph menjelaskan, ketidakberimbangan itu tampak jelas dalam pendokumentasian era Orde Baru di buku pelajaran.
“Kalau bicara ketidakberimbangan, contohnya ya posisi Pak Soeharto. Diceritakan terlibat peristiwa 65–66, kemudian pelanggaran-pelanggaran HAM berat, dan sebagainya, itu sebenarnya dijelaskan dalam pelajaran sejarah,” ucap dia.
BACA JUGA: Gus Ipul: Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Murni dari Masyarakat, Bukan Pemerintah
“Artinya, meski tidak secara eksplisit menyebut nama Pak Harto, narasinya ke sana: tidak ada pelanggaran HAM yang terjadi di masa pemerintahannya. Padahal beliau presiden saat itu dan seharusnya bertanggung jawab,” sambung Joseph.
Ia menyebut materi pelajaran memang membahas pelanggaran HAM berat pada masa tersebut, namun tidak pernah menyebut nama Soeharto secara langsung.
“Secara gamblang memang tidak menyebut langsung Pak Harto sebagai pelaku atau aktor intelektualnya. Tapi arah pendokumentasiannya jelas, pertanggungjawaban utama itu pada presiden. Siapa lagi yang memutuskan situasi politik negara kalau tidak presiden? Karena sistem kita presidensial,” tegas dia.
Lebih jauh, Joseph menyebut guru sejarah berada dalam posisi dilematis ketika narasi Soeharto yang dibangun oleh negara tidak sinkron dengan materi pembelajaran.
Guru wajib sampaikan sejarah secara objektif kepada siswa
Baginya, guru memang hanya bisa mengikuti kurikulum, namun tetap berkewajiban menyampaikan sejarah secara objektif kepada siswa.
“Yang jadi persoalan adalah rambu-rambu atau aturan kurikulum sejarah ini mau dibawa ke mana,” kata Joseph.
Terlebih, kata Joseph, sejak era reformasi sampai sekarang, banyak yang meminta keberimbangan, termasuk aktivis, guru, atau siapa pun yang tahu betul apa yang terjadi di masa Orde Baru.
BACA JUGA: Fadli Zon Tegaskan Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Tetap Berproses
“Banyak yang berpendapat bahwa secara dominan, Pak Harto tidak layak menjadi Pahlawan Nasional. Tapi karena negara memutuskan berbeda, terus mau apa? Kalau mau menerima, ya tolong kurikulumnya sesuaikan juga dengan versi negara. Kita sebagai guru mengikuti sebatas naluri dan menjaga objektivitas,” kata Joseph.
Ia menegaskan, dalam pengajaran sejarah wajib menyampaikan hitam dan putih secara lengkap agar peserta didik mampu menimbang.
“Kalau bicara sejarah, hitam dan putih sampaikan semua. Anak-anak atau peserta didik harus peka dan jernih. Apalagi kurikulum kita sekarang ada kurikulum Merdeka, kurikulum gembira, dan lainnya selalu menekankan nurani dalam pembentukan karakter,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
