“Pemerintah pusat terus membangun waduk-waduk besar di seluruh Indonesia. Langkah ini perlu diikuti pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan membangun embung-embung skala kecil pada daerah masing-masing,” kata legislator asal Kabupaten Karanganyar ini.
Jateng perlu lebih banyak waduk dan embung
Menurut Sumanto, di Jawa Tengah saat ini ada 38 waduk dan 1.135 embung. Jumlah tersebut masih sangat kurang untuk menopang lahan pertanian mengingat wilayah Jawa Tengah terdiri dari 8.563 desa/kelurahan.
“Idealnya minimal di satu desa ada dua atau tiga embung. Sehingga saat musim kemarau para petani tetap bisa bertani. Saat musim kemarau ini produksi padi bisa lebih bagus karena suplai sinar matahari cukup, asalkan pengairannya memadai,” tandas Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng ini.
Sumanto mengatakan, selain ketersediaan lahan dan pengairan, problem lain adalah pendapatan petani yang relatif kecil. Terlebih saat panen raya harga beras biasanya justru turun.
BACA JUGA: DPRD Jateng Tekankan Keberlanjutan Pembangunan Sektor Pendidikan dan Pertanian
Karenanya ia mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani dengan menyesuaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP). Tujuannya agar pendapatan petani meningkat dan bisa setara dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Pria yang akrab dengan sapaan Pakdhe Manto ini menyebut di Jawa Tengah ada sekitar 3 juta petani yang memiliki luas lahan rata-rata 1.500 – 2.000 meter persegi. Para petani gurem ini penghasilannya relatif minim namun tetap memilih bertani karena tak memiliki pilihan lain.
“Mereka bertani karena tak hanya memikirkan hasilnya tapi juga karena kultur. Meski penghasilannya mepet, mereka tetap bertani karena bisa memiliki kerja sampingan seperti beternak dan menanam sayuran,” paparnya.
Penghasilan yang relatif minim tersebut juga membuat banyak anak muda enggan bertani. Mereka lebih memilih bekerja di pabrik karena tak membutuhkan modal namun bisa mendapatkan upah setara UMK.
