“Kita lihat situasi. Semoga perang segera selesai dan tidak berlarut-larut sehingga maskapai bisa kembali memberangkatkan jemaah ke Tanah Suci,” katanya.
Terkait kekhawatiran calon jemaah umrah Syawal, Endro menyebut hingga pekan lalu belum ada pertanyaan atau kepanikan dari jemaah.
BACA JUGA: Janji Bawa Limbah Minyak Dubai ke Jateng, Ahmad Luthfi: Saya Umrah Pun Masih Mikir Investasi
Namun, setelah pengumuman resmi pemerintah, pihaknya memperkirakan akan ada perkembangan komunikasi dalam beberapa hari ke depan. Ia mengimbau masyarakat dan keluarga jemaah untuk tetap tenang.
“Saya mengajak masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar peperangan ini segera berhenti. Kepada keluarga yang menunggu sanak saudaranya yang sedang umrah, tetap tenang. Pemerintah sudah melakukan langkah antisipasi dan mitigasi,” tegasnya.
Endro memastikan, jika memang terjadi penundaan keberangkatan umrah Syawal, Dewangga Group akan bertanggung jawab penuh, termasuk pengaturan ulang jadwal (reschedule).
“Kalau memang harus ditunda, tenang saja. Dewangga akan mengurus semuanya. Tidak perlu khawatir. Jika harus reschedule, kami akan carikan jadwal terbaik yang paling cocok dengan masing-masing jemaah,” jelasnya.
Terkait biaya dan pemesanan hotel yang telah terbayar, ia menegaskan pihak biro akan menyesuaikan sesuai mekanisme penjadwalan ulang, sehingga jemaah tidak merugi.
Pemerintah Indonesia Imbau Tunda Keberangkatan Umrah
Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia melalui Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengimbau jamaah umrah yang terjadwal berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan.
“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujar Dahnil di Jakarta pada Minggu, 1 Maret 2026.
Pemerintah juga meminta jamaah yang saat ini berada di Arab Saudi beserta keluarga di Tanah Air agar tetap tenang dan tidak panik.
Kementerian Haji dan Umrah RI bersama Kementerian Luar Negeri RI terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta PPIU.
