PPP, lanjut Mardiono, secara tegas mendukung keputusan Presiden untuk bergabung dengan Board of Peace. Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari misi perjuangan kemanusiaan untuk menghentikan perang melalui jalur diplomasi.
“Di PPP melihat keputusan Presiden sudah tepat dan tentu kami mendukung sepenuhnya. Menghentikan peperangan itu harus melalui diplomasi dan komunikasi, agar Indonesia bisa berkomunikasi lebih dekat dengan Palestina maupun Israel,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendekatan dialog dan kedekatan politik menjadi satu-satunya jalan realistis untuk mendorong perdamaian yang berkelanjutan.
“Satu-satunya cara adalah mendekatkan diri dengan melalui komunikasi dan diplomasi. Ini misi perjuangan. Yuk, kita selesaikan [konfliknya],” pungkas Mardiono.
BACA JUGA: Tanggapi Konflik Penggelapan Dana Saksi Pemilu 2024 DPW PPP Jateng, Mardiono: Kita Tabayun Dulu
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace saat melakukan kunjungan ke Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Keputusan Indonesia bergabung dalam BoP menuai beragam tanggapan di ruang publik. Di satu sisi, langkah tersebut dipandang sebagai penegasan komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Namun, di sisi lain kebijakan ini juga memicu perdebatan dan kritik dari berbagai kalangan masyarakat.
Board of Peace atau Dewan Perdamaian merupakan organisasi yang dibentuk atas inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Dewan ini menjadi salah satu dari empat komite baru yang dibentuk Amerika Serikat untuk mengawasi proses rekonstruksi dan tata kelola pemerintahan Gaza pascakonflik berkepanjangan selama lebih dari dua tahun antara Israel dan Hamas. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
