Kali ini, Komdigi turut menyoroti aturan sertifikasi influencer. Menurut Wahyu, ide ini merupakan upaya untuk memastikan kompetensi dari para pembuat konten, terutama dalam menyajikan isu-isu sensitif dan krusial seperti isu kesehatan.
Influencer diharapkan dapat lebih bertanggung jawab ketika membuat konten tanpa mengurangi kebebasan berekspresi di ruang digital.
“Kita perlu menjaga, tapi jangan sampai terlalu mengekang. Kompetensi memang perlu, jangan sampai muncul tadi justru mereka yang membuat konten yang salah,” tuturnya.
Ia menegaskan hal itu masih sebatas ide. Pemerintah belum mengambil keputusan apakah kebijakan serupa perlu diterapkan di Indonesia. Ia menegaskan Komdigi membuka ruang dialog dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait.
“Kita harus mendengar [masukan], kalau perlu [diterapkan], oke, tapi gimana? Seperti apa? Kan pasti ada leveling grade-nya. Seperti apa harus kita atur? Menyasar siapa saja? Karena sekarang yang jadi konten kreator banyak banget,” pungkas Wahyu. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
